Ada BUMN Ekspor, Luhut Singgung Nasib Ditjen Bea Cukai

Tentang posisi Bea Cukai, Luhut menilai perlu adanya reformasi mendalam agar sejalan dengan kehadiran badan ekspor baru. Dia menekankan keyakinannya pada efektivitas sistem digital yang mampu meminimalisir celah kebocoran data.

Baginya, digitalisasi bukan hanya soal pembaruan teknologi, melainkan upaya untuk menciptakan transparansi yang tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun.

"Ya, nanti saya pikir ke mau apa Bea Cukai ya perlu ada reformasi ya kenapa tidak kalau memang nanti dengan badan ini. Tapi saya sekali lagi percaya dengan sistem. Jadi sistem dengan digitalisasi ini berbasis AI, saya ya sangat pro pada itu karena itu enggak bisa dibohongi," ujar dia.

Luhut mengatakan, inti dari transformasi birokrasi adalah mengurangi frekuensi pertemuan langsung antara petugas dan pengguna layanan. Dia beranggapan bahwa sistem yang masih sangat mengandalkan interaksi personal seringkali sulit untuk sepenuhnya transparan.

Dengan mengalihkan semua proses pengawasan ke dalam ekosistem digital, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu optimistis potensi manipulasi dapat ditekan secara signifikan.

"Jadi dengan ekosistem yang kita bangun saya kira kita akan banyak mengurangi itu dan meningkatkan penerimaan negara," ujar dia.

Presiden Prabowo Subianto mengenang situasi pada era orde baru ketika pemerintah sempat mengambil langkah ekstrem terhadap institusi Bea Cukai karena dinilai bermasalah.

“Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintahan kita. Bea Cukai harus kita perbaiki, saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya Bea Cukai, kita tutup Bea Cukai, kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik,” ujar Prabowo dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

Sebelum menyampaikan hal tersebut, Prabowo menyinggung praktik penipuan ekspor yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun di Indonesia. Dia mengatakan, praktik tersebut terjadi melalui manipulasi laporan nilai dan jumlah komoditas ekspor atau under invoicing.

Menurut Prabowo, praktik itu menyebabkan kerugian besar bagi negara karena hasil ekspor yang sebenarnya tidak dilaporkan sesuai fakta di lapangan. Dia mengatakan, modus tersebut dilakukan dengan menjual komoditas ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga jauh di bawah harga sebenarnya.