BUMN Ekspor Dinilai Bisa Jadi Bumerang buat Rupiah dan Ekonomi RI
- Sektor SDA masih jadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 62 persen terhadap total ekspor nasional, sehingga perubahan tata kelola ekspor perlu diperhitungkan secara hati-hati.
- Pembentukan PT DSI sebagai badan ekspor satu pintu dinilai bisa menimbulkan ketidakpastian jangka pendek yang berpotensi mengganggu iklim usaha dan minat investor di sektor SDA.
- Pemerintah diminta menyusun regulasi dan perencanaan kebijakan secara matang agar tidak menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan stabilitas ekonomi dan kepercayaan pelaku usaha.
Jakarta, IDN Times - Ekonom Wijayanto Samirin menilai sektor sumber daya alam (SDA) masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Karena itu, perubahan tata kelola ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) atau PT DSI dinilai perlu dihitung secara matang.
Dia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian nasional. Menurut dia, ekspor komoditas SDA dan produk turunannya menyumbang sekitar 62 persen terhadap total ekspor Indonesia.
"Lima komoditas tertinggi itu 40 persen bahkan sedikit lebih dari total ekspor. Jadi dari sisi dampak bagi GDP pertumbuhan luar biasa," kata dia di Trinity Tower, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
1. Dampak ke rupiah dinilai bisa sangat besar
Wijayanto mengatakan sektor SDA tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Sebab, komoditas tersebut menjadi sumber utama penerimaan devisa Indonesia.
Karena itu, apabila aktivitas ekspor SDA terganggu, dampaknya dinilai bisa meluas ke berbagai sektor. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, penerimaan negara, hingga pergerakan rupiah yang berpotensi mengalami fluktuasi.
"Dampak bagi rupiah juga luar biasa karena mereka semua adalah sumber penerimaan valas kita," ujar dia.
2. Ketidakpastian dinilai bisa ganggu iklim usaha
Dalam pandangannya, pembentukan PT DSI sebagai badan ekspor satu pintu berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam jangka pendek. Kondisi itu dinilai dapat berdampak negatif terhadap dunia usaha dan iklim investasi.
Dia menyebut dampak jangka menengah masih bergantung pada cara lembaga tersebut bekerja. Jika nantinya dianggap menghambat kegiatan usaha, minat investor untuk masuk ke sektor SDA berpotensi menurun.
"Tidak hanya itu, appetite buyer untuk membeli produk dari Indonesia juga mungkin akan berkurang," kata Wijayanto.
3. Pemerintah diminta susun regulasi dengan matang
Pemerintah diminta mempertimbangkan secara rinci manfaat dan risiko setiap kebijakan sebelum diumumkan. Menurut dia, kejelasan mengenai regulasi, peran, hingga kewenangan lembaga perlu disiapkan lebih dahulu agar tidak memicu ketidakpastian.
Dia juga menyoroti pola pengambilan kebijakan pemerintah yang dinilai kerap mengumumkan program lebih dulu sebelum perencanaan matang disusun.
"Beberapa program yang dikeluarkan oleh pemerintah ya akhirnya di akhir, di pertengahan mengalami kendala, perlu begitu banyak penyesuaian walaupun ada perbaikan. Tetapi uncertainty yang di-create oleh pendekatan seperti ini menurut saya sangat merugikan," ujarnya.
