Ada Isu Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Pindah Tetap 2028
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan target pemerintahan pindah ke IKN Nusantara pada 2028.
- Tahapan proses penyelesaian IKN Nusantara sedang berjalan, tetapi anggaran pembangunan masih diblokir.
- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan anggaran untuk pembangunan IKN ada, namun belum dibuka dan direalisasikan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menanggapi soal kabar anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diblokir. Ia menyebut Presiden RI, Prabowo Subianto tetap menargetkan pemerintahan sudah pindah pada 2028.
"Menyangkut dengan IKN ya. IKN ini setahu kami sampai sekarang, tetap target bawa Presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru di IKN, sudah pindah," ujar dia di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
1. Tahapan proses penyelesaian masih berjalan
Ketua Umum Golkar itu menjelaskan, saat ini tahapan tersebut sudah dalam proses penyelesaian.
"Sudah tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan," tutur Bahlil.
2. Strategi penyelesaian digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum
Bahlil menyampaikan terkait bagaimana proses penyelesaian IKN Nusantara, itu menjadi ranah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa, itu di Kementerian PU. Jadi, kami nggak bisa juga terlalu mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti, nggak juga," imbuh dia.
3. Istana akui anggaran IKN masih diblokir
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengakui anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih diblokir. Namun, dia memastikan anggaran tersebut ada.
"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara), ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU (Pekerjaan Umum), ada di OIKN," ujar Hasan di kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Hasan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto juga berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. "Bahwa selama lima tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan hingga Februari 2025, belum ada realisasi anggaran untuk proyek IKN.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua," kata Dody kepada jurnalis di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Ketika ditanya mengenai progres anggaran IKN untuk 2025, Dody menegaskan, hingga saat ini anggaran masih diblokir, sehingga belum ada alokasi yang dapat digunakan untuk ibu kota baru Indonesia itu.
"Tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggarannya gak ada," jelas Dody.
