Ahmad Luthfi Dinobatkan Sebagai Tokoh Percepatan Investasi dan Ekosistem Kawasan Industri Daerah (dok. Pemprov Jawa Tengah)
Capaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui penguatan iklim investasi, kemudahan berusaha, serta pengembangan kawasan industri. Pemerintah daerah juga dituntut memberikan pelayanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
“Birokrasi kita adalah birokrasi melayani. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan cara mencari segala problem masyarakat, kemudian kita selesaikan permasalahannya,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jateng terus memperkuat sistem perizinan melalui aplikasi SIAP Jateng dan OSS-RBA, menyelaraskan regulasi, serta memberikan kepastian tata ruang. Saat ini, sebanyak 27 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pengembangan kawasan industri juga didukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga jaringan transportasi dan utilitas industri. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia terus diperkuat agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Walakin, menurut Luthfi, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Dampaknya harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui perluasan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan.
“Output pembangunan kita adalah menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Ia menyebutkan, angka kemiskinan Jawa Tengah telah turun dari 9,58 persen menjadi 9,21 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang harus terus diperbaiki melalui program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.