Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Pengusaha Minta Pemerintah Pertimbangkan Dampak Dana Cadangan Pesangon

2 min read
Pengusaha Minta Pemerintah Pertimbangkan Dampak Dana Cadangan Pesangon
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani dalam acara Ngobrol Seru di IDN Times. (IDN Times/Mikho Fridolin Siahaan)
  • Apindo menilai setoran berkala ke lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon perlu mengkaji dampaknya terhadap likuiditas, modal kerja, dan investasi perusahaan.

  • Aturan DCP perlu selaras dengan JHT, JP, JKP, dana pensiun, UU P2SK, regulasi jaminan sosial, dan UU Ketenagakerjaan.

  • Apindo meminta pemerintah melibatkan dunia usaha serta memastikan tata kelola dana yang transparan, akuntabel, dan diawasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai kewajiban perusahaan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) perlu dikaji secara mendalam.

"Dampaknya terhadap likuiditas, modal kerja, dan kemampuan investasi perusahaan perlu dikaji secara mendalam. Dampak tersebut juga tidak akan seragam antarsektor maupun antarperusahaan," katanya kepada IDN Times, Kamis (29/11/2026).

Selain itu, penentuan lembaga pengelola DCP perlu mempertimbangkan optimalisasi infrastruktur yang sudah tersedia. Pemanfaatan program yang telah berjalan perlu dievaluasi dari sisi efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, dan akuntabilitas.

  1. 1. DCP jangan menambah tumpang tindih kewajiban perusahaan

    ilustrasi perusahaan (IDN Times/Aditya Pratama)
    ilustrasi perusahaan (IDN Times/Aditya Pratama)

    Persoalan pembentukan lembaga pengelola DCP tidak hanya berkaitan dengan pihak yang akan mengelolanya. Mekanisme yang disusun juga harus mampu memberikan kepastian pembayaran pesangon tanpa menambah beban kewajiban perusahaan secara tidak proporsional.

    "Bagaimana mekanisme tersebut dirancang agar benar-benar memberikan kepastian tanpa menciptakan tumpang tindih kewajiban yang tidak proporsional bagi perusahaan," ujar dia.

    Sebab, selama ini perusahaan sudah menjalankan kewajiban melalui sejumlah program jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Sebagian perusahaan bahkan telah memiliki program dana pensiun sendiri melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

  2. 2. Aturan DCP harus selaras dengan skema jaminan sosial

    ilustrasi layanan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (19/02/2025). (dok. BPJS Ketenagakerjaan)
    ilustrasi layanan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (19/02/2025). (dok. BPJS Ketenagakerjaan)

    Keberadaan DCP juga perlu diselaraskan dengan program perlindungan pekerja yang sudah berjalan. Pemerintah perlu memperjelas batas fungsi pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan dana pensiun agar tidak saling tumpang tindih.

    Sebab, pesangon berbeda dengan dana pensiun. Pembayaran pesangon bisa muncul sewaktu-waktu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), sedangkan dana pensiun berkaitan dengan masa pensiun pekerja.

    Karena itu, pengaturan DCP perlu diselaraskan dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, serta UU Ketenagakerjaan.

    "Agar pengaturan DCP tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban maupun ketidaksinkronan antarskema pelindungan pekerja," tuturnya.

  3. 3. Apindo minta pemerintah libatkan dunia usaha

    WhatsApp Image 2026-08-21 at 3.08.20 PM.jpeg
    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani. (IDN Times/Triyan).

    Di sisi lain, pembayaran hak pekerja harus didukung tata kelola dana yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel, serta memiliki sistem pengawasan yang memadai.

    Mengingat aturan pelaksanaan DCP masih dalam tahap penyusunan, Apindo meminta pemerintah mengkaji dampak kebijakan tersebut dan menyelaraskannya dengan sistem jaminan sosial yang sudah ada.

    "Melibatkan seluruh pihak yang terdampak akan kebijakan ini, termasuk dunia usaha, dalam pembahasan desain kebijakan secara substantif," kata Shinta.

    Dengan demikian, pembahasan DCP tidak hanya berfokus pada penunjukan lembaga pengelola, tetapi juga pada efektivitas perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Related Articles

See More