AHY Tak Mau Gegabah Lanjutkan Kereta Cepat ke Surabaya
Intinya sih...
Proyek kereta cepat butuh studi kelayakan menyeluruh dan komprehensif serta perencanaan matang.
Pengembangan kereta cepat tidak hanya untuk meningkatkan konektivitas antardaerah, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
AHY mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk mendukung sejumlah program pada tahun anggaran 2026.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan pihaknya mendapat tugas khusus untuk mengawal kelanjutan proyek kereta cepat.
Proyek yang saat ini melayani rute Jakarta-Bandung itu, diharapkan dapat diperpanjang hingga Surabaya, Jawa Timur. Hal itu disampaikan usai rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (7/7/2025).
"Kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya," kata dia.
1. Butuh studi kelayakan yang mendalam
Pria yang akrab disapa AHY itu menegaskan proyek kereta cepat tersebut masih memerlukan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang menyeluruh dan komprehensif.
"Kereta cepat tentunya harus dilakukan feasibility study yang utuh, yang komprehensif," sebutnya.
Dia menilai, proses perencanaan harus dilakukan secara matang mengingat skala proyek yang besar dan kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Kemenko IPK terus berupaya mencari sumber pendanaan yang solid dan berkelanjutan.
"Tentunya ini membutuhkan proses karena kita tidak ingin perencanaan tidak matang karena ini adalah proyek yang besar yang juga tentunya akan menggunakan anggaran tidak sedikit," ujarnya.
2. Dorong pertumbuhan ekonomi daerah
AHY menjelaskan pengembangan kereta cepat tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas antardaerah, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
Untuk menunjang hal tersebut, Kemenko IPK disebutnya memerlukan dukungan anggaran tambahan guna keperluan koordinasi, kunjungan lapangan, dan upaya teknis lainnya.
"Itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain," paparnya.
3. Ajukan tambahan anggaran Rp200 miliar
Guna mendukung pelaksanaan program tersebut pada tahun anggaran 2026, termasuk program-program prioritas lainnya, AHY menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar.
Dengan tambahan itu, total anggaran yang diajukan menjadi sekitar Rp315,9 miliar dari pagu indikatif sebelumnya yang sebesar Rp115 miliar. Dia berharap usulan tersebut mendapat dukungan dari DPR maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selain itu, AHY menyebut pihaknya terus berupaya menjajaki peluang investasi baru demi mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pembiayaan besar.
"Saya tentunya berupaya bersama dengan jajaran Kemenko Infra untuk mendapatkan sumber-sumber investasi baru dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang memakan anggaran yang tidak sedikit," bebernya.