AHY Targetkan Roadmap Transportasi Hijau Selesai Mei 2026
- Pemerintah menargetkan peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi selesai pada Mei 2026
- Fokus utama pada pengembangan perkeretaapian, elektrifikasi kendaraan, regulasi, dan Sustainable Aviation Fuel (SAF)
- Roadmap disiapkan lintas sektor untuk kontribusi Indonesia dalam forum internasional dan penurunan emisi gas rumah kaca
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi dapat difinalisasi pada Mei 2026 untuk digunakan bagi berbagai kepentingan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono dalam Town Hall Meeting: Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi Indonesia.
"Kita punya timeline di bulan Mei, diharapkan kita sudah bisa punya produk yang final terkait dengan peta jalan dekarbonisasi transportasi ini yang bisa kita suguhkan untuk berbagai kepentingan di dalam negeri maupun di dunia internasional," kata AHY dikutip Selasa (27/1/2026).
1. Fokus kereta, elektrifikasi, regulasi, hingga SAF
AHY menjelaskan, upaya dekarbonisasi transportasi darat yang terus dikawal pemerintah difokuskan pada pengembangan perkeretaapian, perluasan Bus Rapid Transit (BRT), serta penguatan kereta rel komuter perkotaan Jabodetabek.
Pemerintah juga mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan. AHY menyampaikan, kendaraan listrik baru mencapai sekitar 0,14 persen dari total sekitar 20 juta kendaraan pada 2024. Targetnya porsi kendaraan listrik penumpang meningkat menjadi 3,54 persen pada 2030, sementara kendaraan berat ditargetkan naik dari 0,07 persen menjadi 6,38 persen.
"Nah ini sekarang yang paling berat kehidupan kita nih. Sepeda motor. Ini kita ada 140 juta sekian total sepeda motor," ujarnya.
Di sisi regulasi, AHY menyebut pemerintah tengah mengawal sejumlah kebijakan pendukung dekarbonisasi transportasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, peraturan lingkungan hidup terkait target kontribusi nasional, serta keputusan Menteri Perhubungan mengenai aksi mitigasi perubahan iklim sektor transportasi.
"Inisiatif yang kita kawal saat ini adalah menghadirkan sebuah Sistem Transportasi Nasional yang diwadahi dalam sebuah Undang-Undang. Nah, RUU Sistranas ini sudah dan tengah dimutakhirkan," tutur AHY.
Selain itu, pemerintah menyiapkan regulasi Transit Oriented Development (TOD) untuk mendorong integrasi pusat hunian, kerja, dan transportasi, serta mempercepat pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF). AHY menyampaikan, pengembangan SAF difokuskan pada kesiapan pasokan, distribusi, edukasi publik, hingga kepastian tarif dan sertifikasi agar implementasinya berjalan efektif.
2. Roadmap disiapkan lintas sektor
Seluruh rencana aksi mitigasi dekarbonisasi transportasi akan terus dikawal karena sektor tersebut dinilai krusial dalam menekan emisi nasional. Dia menyebut, roadmap yang ditargetkan rampung pada Mei 2026 diharapkan dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam forum internasional, termasuk Konferensi Perubahan Iklim COP 31 di Antalya, Turki, pada November 2026.
AHY menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berperan mengorkestrasi penyusunan roadmap dekarbonisasi untuk jangka menengah dan panjang melalui pelibatan lintas kementerian dan lembaga, BUMN, BUMD, serta pemerintah daerah.
Selain penyusunan peta jalan, pemerintah juga mempercepat penetapan regulasi jaringan kereta api Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi, mendorong penerbitan peraturan presiden terkait implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF), memanfaatkan skema karbon offset di subsektor transportasi, serta menyiapkan sejumlah proyek percontohan.
"Kemenko Infrastruktur itu sifatnya adalah mengorkestrasi, menghadirkan koordinasi yang lebih erat dan sebisa mungkin kita merobohkan dinding-dinding ego sektoral yang biasanya selalu menjadi penghambat birokrasi dan pemerintahan," katanya.
3. Sejalan Asta Cita dan target penurunan emisi
Kebijakan dekarbonisasi transportasi sejalan dengan Asta Cita, khususnya penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang harmonis dengan lingkungan. Dia menekankan pentingnya transformasi ekonomi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dengan menurunkan emisi karbon secara bertahap.
AHY menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen. Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, target penurunan emisi ditetapkan hingga 80 persen.
Selain itu, AHY menyebut Indonesia telah memiliki komitmen melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2020-2030 dengan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen.
Pemerintah juga merilis Second NDC untuk periode 2030-2035 sebagai bagian dari upaya menuju Net Zero Emission 2060, dengan sejumlah penyesuaian yang akan terus dibahas bersama pemangku kepentingan terkait.
"Nah, kembali kepada Asta Cita, saya rasa by this time kita semua sudah sangat hafal Asta Cita. Kita highlight di nomor 2, nomor 8. Ada kata-kata Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. Kemudian ada harmonis dengan lingkungan dan juga alam," ujarnya.
