AHY Wanti-Wanti Pembangunan Perumahan Jangan Serobot Sawah

08 Jan 2025, 16:57 WIB

Trio Hamdani

Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Menteri Menko IPK, AHY, mewanti-wanti agar pembangunan infrastruktur tidak mengakibatkan konversi lahan sawah untuk menjaga keseimbangan antara pembukaan lahan baru dan perlindungan lahan pertanian yang sudah ada.
Penerapan kebijakan satu peta dan satu kebijakan tata ruang akan menata pembangunan di Indonesia secara lebih terstruktur serta memastikan lahan sawah tetap produktif.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono mewanti-wanti agar pembangunan infrastruktur tidak menyebabkan konversi lahan sawah.

Pria yang akrab disapa AHY itu mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembukaan lahan baru dan perlindungan lahan pertanian yang sudah ada demi menghindari terjadinya defisit.

"Jangan sampai di tempat yang jauh di sana kita membuka lahan sawah, di tempat yang sudah ada kita mengonversi lahan sawah secara besar-besaran, sehingga kembali terjadi defisit," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (8/1/2025).

1. Pemerintah punya instrumen agar pembangunan lebih terstruktur

Ilustrasi BP Tapera Di Kota Padang (Dok. Tapera.go.id)

AHY menekankan penerapan kebijakan satu peta (one map policy) dan satu kebijakan tata ruang (one spatial planning policy) akan menata pembangunan di Indonesia secara lebih terstruktur. Kebijakan itu juga memastikan lahan sawah tetap produktif.

"Ini juga lebih tertata lagi pembangunan di seluruh Indonesia dan juga bisa tetap diletakkan sesuai dengan kepentingan menjaga lahan untuk sawah agar tetap bisa berproduksi dengan baik," tuturnya.

2. AHY sadari kebutuhan akan pembangunan rumah terus meningkat

Ilustrasi perumahan. (IDN Times/Maulana)

AHY menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan sawah dan penyediaan lahan untuk perumahan seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Saat ini ada sekitar 10 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta lebih dari 26 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni. Pemerintah pun berupaya menyediakan perumahan layak, termasuk merelokasi warga di bawah jembatan ke rumah susun sederhana.

"Jadi harus melindungi lahan-lahan sawah agar produktivitas pertanian terjaga tetapi kita juga tahu bahwa seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan lain sebagainya harus ada lahan yang dipersiapkan juga untuk membangun perumahan dan membuka kawasan-kawasan permukiman," ujarnya.

3. Pemerintah cari solusi bersama hadapi tantangan pembangunan

Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (IDN Times/Trio Hamdani)

Dalam menghadapi tantangan infrastruktur, AHY menyatakan pihaknya terus mencari solusi melalui peran Kemenko IPK sebagai jembatan komunikasi, koordinasi, dan integrasi antar lima kementerian teknis yang saling berkaitan.

Dia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan lembaga lain di luar kementerian teknis, mengingat cakupan pembangunan infrastruktur yang luas dan melibatkan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

"Tadi kami membahas berbagai program unggulan sekaligus juga berbagai tantangan atau hambatan yang akan kita hadapi bersama. Tentu semangatnya adalah mencari solusi," tambahnya.