Dirut Perhutani Tio Handoko: Dari PTPN ke Mandat Jaga Hutan

Tio Handoko resmi memimpin Perum Perhutani sejak 10 Maret 2026, membawa pengalaman PTPN dan konsep keberlanjutan untuk mengelola konsesi hutan sekitar 1,3 juta hektare.
Ia memetakan sumber daya fisik, manusia, dan keuangan sebelum menyusun transformasi, dengan penegasan bahwa pendapatan tidak boleh mengorbankan fungsi perlindungan serta kelestarian hutan.
Transformasi Perhutani bertumpu pada pengelolaan hutan lestari, keterlibatan 5.369 LMDH, serta hilirisasi dan diversifikasi bisnis kayu, gondorukem, terpentin, ekowisata, dan perdagangan karbon.
Bandung, IDN Times - Direktur Utama Perum Perhutani, Tio Handoko, membawa pengalaman panjangnya di sektor perkebunan untuk memimpin perusahaan kehutanan milik negara tersebut. Perpindahan dari lingkungan BUMN perkebunan ke Perhutani membuatnya menghadapi mandat yang berbeda, terutama dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan fungsi perlindungan hutan.
Tio diangkat sebagai Dirut Perhutani sejak 10 Maret 2026 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengaturan BUMN Nomor 163 Tahun 2026. Sebelum memimpin Perhutani, pria kelahiran Medan, 12 April 1971 itu meniti karier di PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Pengalaman tersebut menjadi bekal untuk menjalankan transformasi perusahaan yang memiliki konsesi hutan sekitar 1,3 juta hektare (ha). Tio mengatakan, amanah yang diberikan kepadanya bukan sekadar meningkatkan pendapatan perusahaan, melainkan mengoptimalkan seluruh nilai yang dimiliki kawasan hutan.
"Jadi ketika kita mendapat amanah menjadi nahkoda, orang nomor satu di Perhutani, maka bagi kami ini meneruskan konsep yang sudah kami tanamkan di mana pun kami berada, terkait dengan sustainability concept," kata Tio dalam wawancara khusus bersama IDN Times di kawasan Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1. Berangkat dari pengalaman panjang di sektor perkebunan

Direktur Utama Perum Perhutani, Tio Handoko meninjau Bukit Artapela di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang diwacanakan untuk menjadi lokasi proyek karbon. (IDN Times/Vadhia Lidyana) Tio mengawali karier di PTPN tepatnya di unit usaha Pabrik Pengolahan Karet PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Dia pernah mengemban berbagai posisi, dan posisi terakhirnya adalah Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN I. Dia juga pernah menjadi Direktur PTPN IX.
Dengan bekalnya di PTPN, Tio membawa konsep keberlanjutan ke Perhutani. Namun, dia terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap kondisi perusahaan sebelum menyusun strategi transformasi.
Ada tiga aspek yang menjadi perhatiannya, yakni sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan.
"Kalau cerita aset, aset di sini sebenarnya kan konsesi yang diberikan negara, perizinan atau penguasaan pengelolaan hutan, maka ada 1,3 juta hektare hutan. Itu yang coba kita scanning luas," ujar Tio.
Selain memetakan luas kawasan hutan, Tio juga melihat kesiapan sumber daya manusia atau rimbawan yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan hutan.
"Kemudian kami coba lihat juga orang-orangnya, rimbawannya. Artinya, human resource-nya. Jadi kalau tadi ada physical resource, human resource, dan tidak terkecuali juga financial resource-nya," kata dia.
Setelah memahami kondisi aset, sumber daya manusia, dan keuangan perusahaan, Tio mulai menyusun arah transformasi Perhutani Group.
"Jadi kita sudah dapat konsesinya, kita sudah tahu perannya, kita sudah tahu manusianya, kita sudah tahu amunisinya, so kita nyusun strategi yang hari ini kami katakan transformasi Perhutani Group," tutur Tio.
2. Beralih dari orientasi pendapatan ke mandat perlindungan hutan

Hutan Pinus Cikole, di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang menjadi area konsesi Perum Perhutani. (IDN Times/Vadhia Lidyana) Menurut Tio, terdapat perbedaan mendasar antara mengelola BUMN berbentuk Persero dengan Perum. Pada perusahaan Persero, optimalisasi aset dan pendapatan menjadi salah satu orientasi penting, selain memberikan manfaat bagi negara.
Dia menilai, tuntutan menghasilkan pendapatan dan dividen membuat pengelolaan aset pada perusahaan Persero memiliki orientasi bisnis yang lebih jelas.
"Kalau di PT, memang BUMN itu selain dia bermanfaat bagi negeri, melayani sepenuh hati, juga didorong untuk menghasilkan revenue, going concern, dan kebermanfaatan," ucap Tio.
Sementara itu, Perum memiliki mandat negara yang lebih spesifik. Dalam konteks Perhutani, mandat tersebut berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan kawasan hutan.
"Nah, kalau Perum, dedicated-nya itu memang ada nilai-nilai negara yang dititipkan di Perum," ujar Tio.
Dia menegaskan, pengelolaan hutan tidak bisa hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan melalui penebangan kayu. Sebab, pemanfaatan hasil hutan produksi sudah memiliki perencanaan jangka panjang yang harus dipatuhi.
"Hutan dikelola yang bisa dimanfaatkan, dalam 10 tahun sudah direncanakan. Tahun pertama, Anda hanya boleh menebang berapa banyak, tahun kedua sampai ke-10," jelasnya.
Karena itu, kenaikan pendapatan tidak selalu menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan hutan. Tio bahkan mengingatkan bahwa pertumbuhan pendapatan yang terlalu agresif dari penjualan kayu perlu dicermati.
"Takut kita kalau dia grow, jangan-jangan hutannya sudah habis dibuatnya. Jadi enggak gitu," kata dia.
Ia menegaskan, Perhutani harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan fungsi ekologis kawasan hutan.
3. Transformasi Perhutani tidak berhenti pada bisnis kayu

Produk unit bisnis kayu dan industri kayu Perum Perhutani. (dok. Perhutani) Di bawah kepemimpinannya, Tio menyiapkan transformasi Perhutani melalui tiga pilar besar, yakni keunggulan operasional kehutanan, keterlibatan masyarakat, dan pengembangan bisnis yang memberikan nilai tambah.
Pilar pertama berkaitan dengan pengembalian praktik pengelolaan hutan sesuai fungsi dan kaidah kehutanan. Perhutani menggunakan tagline Cipta Hutan Lestari untuk menggambarkan arah pengelolaan tersebut.
"Operational excellence, forest, best practice, itu mengembalikan khitah bagaimana mengelola hutan lestari yang sebenarnya. Maka hari ini tagline kita Perhutani itu Cipta Hutan Lestari," ujarnya.
Pilar kedua adalah keterlibatan masyarakat. Perhutani saat ini bekerja sama dengan 5.369 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di seluruh kawasan konsesinya.
Tio menilai, hubungan dengan masyarakat harus dibangun secara terencana agar aktivitas ekonomi di sekitar hutan tidak mengganggu kelestarian kawasan.
"Bagaimana keterikatan emosional secara positif dengan seluruh masyarakat ini harus dibangun. Enggak ada itu kalau enggak by design. Kita harus mendesain itu agar positive vibe, positive frequency," katanya.
Adapun pilar ketiga adalah optimalisasi bisnis melalui hilirisasi dan diversifikasi usaha. Perhutani memiliki produksi kayu hampir 800 ribu meter kubik per tahun. Namun, sebagian besar hasilnya masih dijual dalam bentuk kayu log.
Perusahaan menargetkan 25 hingga 30 persen produksi kayu dapat diolah melalui fasilitas hilirisasi yang dimiliki.
"Jadi target kami bagaimana 25 persen sampai 30 persen seluruh hasil kayu kita tuh bisa kita kelola hilirisasinya di tempat kita. Jadi value-added-nya itu yang mau kita lakukan," jelas Tio.
Selain kayu, Perhutani juga mengembangkan industri turunan gondorukem dan terpentin, ekowisata, serta perdagangan karbon. Tio menilai produk turunan hasil hutan bukan kayu memiliki peluang pasar yang besar.
"Kenapa ya gondorukem kita ekspor saja mentah-mentah ke sana? Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Kalau kita enggak punya ahlinya, kita minta tolong," ujarnya.
Dia juga melihat peluang pengembangan industri turunan gondorukem untuk memenuhi kebutuhan industri cat, kimia, pulp and paper, hingga resin.
Melalui transformasi tersebut, Tio ingin Perhutani tidak hanya menjadi perusahaan yang mengandalkan penjualan hasil hutan, tetapi juga mampu meningkatkan nilai ekonomi kawasan tanpa meninggalkan fungsi perlindungan dan manfaat sosialnya.






















