Tutup Celah Komputasi China, AS Perketat Ekspor Cip AI ke 5 Negara

- AS menerbitkan aturan berlaku 19 November 2026 yang mewajibkan izin ekspor cip AI canggih bagi pusat data penyedia komputasi skala besar untuk perusahaan China, Rusia, Iran, atau Kuba.
- Lisensi ekspor diperketat untuk Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Brasil, menyusul dugaan penyelundupan cip Nvidia melalui Megaspeed serta tekanan atas lambatnya penanganan sanksi.
- Kebijakan diumumkan menjelang pertemuan Trump-Xi; China menentangnya, sementara Singapura mengkaji aturan, Malaysia menyelidiki anak usaha Megaspeed, dan polisi Indonesia menggeledah kantor lokal perusahaan itu.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menerbitkan aturan baru untuk memperketat akses China terhadap cip kecerdasan buatan (AI) tercanggih. Kebijakan ini diumumkan pada Senin (16/11/2026), bertepatan dengan dimulainya lawatan Trump ke Asia untuk bertemu Presiden China Xi Jinping pekan ini.
Aturan dari Departemen Perdagangan AS tersebut secara khusus menargetkan pengiriman cip ke pusat data di luar negeri, seperti Malaysia dan Thailand. Langkah ini diambil untuk merespons taktik perusahaan China yang selama ini menghindari sanksi dengan melatih sistem AI mereka melalui penyewaan fasilitas jarak jauh di negara ketiga.
1. Aturan baru AS sasar celah komputasi jarak jauh di lima negara

ilustrasi chip, industri teknologi, manufaktur, semikonduktor, AI (vecteezy.com/Petai Jantrapoon) Aturan baru Amerika Serikat ini dijadwalkan berlaku resmi pada Kamis (19/11/2026). Regulasi tersebut mewajibkan eksportir memiliki izin khusus jika mengirim cip canggih ke pusat data mana pun yang memasok daya komputasi skala besar bagi perusahaan asal China, Rusia, Iran, atau Kuba.
Penyedia pusat data di luar negeri yang telanjur memasok layanan tersebut diberi waktu 90 hari untuk mengurus izin. Selain larangan komputasi jarak jauh, AS juga memperketat syarat lisensi ekspor bagi pengiriman cip ke lima negara yang dinilai berisiko tinggi mengalihkan teknologi ke China, yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Brasil.
"Aturan ini dirancang untuk memastikan pembatasan akses ke teknologi sensitif Amerika tidak bisa diakali lewat komputasi jarak jauh di negara ketiga," tulis pernyataan resmi Departemen Perdagangan AS, dilansir Channel News Asia.
Ketua Komite Khusus DPR AS untuk China, John Moolenaar, menambahkan bahwa langkah tersebut mengirimkan pesan bahwa Amerika Serikat serius menutup celah ekspor berbahaya yang telah dimanfaatkan oleh China selama bertahun-tahun.
2. Skandal penyelundupan cip Nvidia picu tindakan tegas AS

ilustrasi Nvidia chip, teknologi, GPU, semikonduktor (pexels.com/Stas Knop) Langkah tegas Amerika Serikat ini muncul di tengah tekanan publik akibat lolosnya cip terlarang Nvidia senilai miliaran dolar AS ke China. Desakan semakin kuat setelah CEO Nvidia, Jensen Huang, mundur mendadak usai terseret skandal dugaan kedekatan dengan mantan petinggi Megaspeed, perusahaan Singapura yang dicurigai terhubung dengan intelijen China.
Investigasi mengungkap Megaspeed diduga memfasilitasi pesanan cip Nvidia untuk sejumlah klien di China. Lambatnya penanganan kasus ini memicu perpecahan di kabinet Trump, saat Menteri Keuangan AS Scott Bessent secara terbuka mengkritik Departemen Perdagangan karena menunda sanksi.
"Departemen Perdagangan yang memegang kewenangan. Anda harus menanyakan kepada mereka mengenai proses internal tersebut," tegas Bessent.
Namun, Presiden Trump membela penundaan itu demi mencegah konflik mendadak menjelang pertemuannya dengan China.
"Satu pihak ingin bersahabat dengan China dan pihak lainnya ingin memicu ketegangan. Keduanya dapat diterima, namun merupakan pandangan yang berbeda," ujar Trump.
Pengetatan aturan dan skandal ini langsung mengguncang bursa saham global, termasuk memangkas nilai pasar Nvidia sekitar 160 miliar dolar AS (Rp2,92 kuadriliun).
3. Diplomasi Trump-Xi dan respons negara Asia Tenggara terhadap aturan cip AS

Presiden China Xi Jinping sambut Presiden AS Donald Trump di Bandara Shenzhen. (AFP/Mandel Ngan) Pengumuman aturan baru ini bertepatan dengan perjalanan Presiden Donald Trump ke Manila dan China untuk menghadiri forum ekonomi APEC, sebelum bertemu Xi Jinping pada Kamis (19/11/2026). Menanggapi kebijakan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan negaranya secara konsisten menentang penyalahgunaan langkah-langkah kontrol ekspor yang dinilai merugikan semua pihak.
Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar pengetatan AS mulai mengambil tindakan. Pemerintah Singapura menyatakan sedang mengkaji aturan tersebut secara mendalam.
"Sebagai pusat teknologi global, Singapura akan terus menjaga integritas bisnis kami dan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar hukum," bunyi pernyataan resmi pemerintah Singapura.
Di sisi lain, pemerintah Malaysia tengah menyelidiki anak usaha Megaspeed untuk memastikan tidak ada ekspor ulang cip AI secara ilegal di wilayahnya. Langkah serupa terjadi di Indonesia saat kepolisian menggeledah kantor lokal Megaspeed.























