Airlangga Bantah Wacana Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen

11 Jul 2024, 20:21 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna terkait ekonomi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/6/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Rasio utang pemerintah hingga Mei 2024 mencapai 38,71 persen dari PDB
Prabowo Subianto berencana menaikkan rasio utang negara hingga 50 persen PDB untuk mendanai program belanja di pemerintahannya

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara soal wacana presiden terpilih Prabowo Subianto menaikkan rasio utang hingga 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, hingga Mei 2024, rasio utang pemerintah tercatat sebesar 38,71 persen dari PDB.

Airlangga mengatakan, rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berada di kisaran 40 persen terhadap PDB. Sementara defisit ada di bawah 3 persen terhadap PDB.

“Itu kan wacana aja yang dibahas. Defisit tetap di bawah 3 persen dan terkait dengan rasio utang tetap sekitar 40 persen,” kata Airlangga yang juga menjadi Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran di Hotel St.Regis Jakarta, Kamis (11/7/2024).

1. Prabowo bakal izinkan rasio utang naik ke 50 persen terhadap PDB

ilustrasi uang dan bunga pinjaman (freepik.com/freepik)

Mengutip Financial Times, Prabowo Subianto akan mengizinkan peningkatan rasio utang negara hingga 50 persen PDB. Rencana ini untuk mendanai program belanja di pemerintahannya. Namun langkah itu bisa dilakukan jika pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pajak.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasi jika rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50 persen. Adapun rasio utang saat ini di angka 39 persen.

“Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana," ujarnya.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," ujarnya.

2. Prabowo-Gibran komitmen pertahankan defisit APBN 3 persen

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mempertahankan defisit APBN sebesar 3 persen, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai presiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit komit tetap 3 persen, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” ujar Said.