Airlangga Minta Kemenkeu dan PUPR Sosialisasikan Tapera

Pria yang juga Ketua Umum Golkar itu menekankan perlunya sosialisasi yang intensif oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menanggapi kritik yang muncul dari masyarakat terhadap program tersebut, dia menegaskan hal yang penting adalah memahami terlebih dahulu program tersebut.

“Jadi, itu mesti didalami lagi nanti dengan sosialisasi oleh Kementerian PUPR maupun Kementerian Keuangan,” tutur Airlangga.

Pada kesempatan sebelumnya, Airlangga menyatakan pemerintah akan melihat lebih lanjut atas berbagai keluhan di masyarakat menyoal gaji yang dipotong untuk simpanan Tapera. Meski demikian, dia tidak menjelaskan bagaimana pemerintah akan menanggapi keluhan tersebut.

Dia juga tidak menjelaskan lebih lanjut tentang rencana koordinasi antarlembaga pemerintah ataupun evaluasi terhadap peraturan pemerintah (PP) yang mengatur Tapera.

“Tentu kan ini nanti dicek ke Pak Menteri PUPR,” kata Airlangga di tempat terpisah.

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menanggapi kebijakan pemotongan gaji masyarakat untuk Tapera. Dia membandingkan Tapera dengan program BPJS Kesehatan, yang juga sempat menuai pro dan kontra, namun akhirnya masyarakat merasakan manfaatnya setelah berjalan.

“Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta (peserta), kan juga rame tapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin manfaat dari kebijakan Tapera akan dirasakan oleh masyarakat seiring berjalannya waktu, meskipun pada awalnya ada berbagai reaksi.

“Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” tambah Jokowi.