Pembebasan syarat TKDN bagi produk asal AS
Ketentuan TKDN diperlukan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri
iPhone 16 sempat terlambat masuk ke Indonesia karena terganjal masalah TKDN
Jakarta, IDN Times – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan tidak semua produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia akan dibebaskan dari kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hanya sebagian produk impor dari AS di sektor-sektor tertentu yang akan memperoleh pembebasan dari kewajiban tersebut.
“Enggak (semuanya dihapus), itu kan sektornya ada,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Dalam pernyataan bersama antara pemerintah Indonesia dan AS, disebutkan kedua negara akan bekerja sama untuk mengatasi hambatan non-tarif di Indonesia yang memengaruhi perdagangan dan investasi bilateral di berbagai sektor.
Salah satu poin kerja sama tersebut mencakup kemungkinan pembebasan syarat TKDN bagi produk-produk asal AS yang akan masuk ke pasar Indonesia.
“Membebaskan perusahaan dan barang asal AS dari persyaratan konten lokal,” tulis Gedung Putih dalam Joint Statement.
Meski demikian, dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan lebih rinci produk atau sektor mana saja yang akan mendapat fasilitas bebas TKDN. Untuk rincian lebih lanjut akan dibahas dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade) yang akan ditandatangani dalam waktu dekat.
“Dalam beberapa minggu mendatang, Amerika Serikat dan Indonesia akan merundingkan dan menyelesaikan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik, menyiapkan perjanjian untuk ditandatangani, serta melaksanakan formalitas domestik sebelum perjanjian mulai berlaku,” tulis Gedung Putih dalam pernyataan resminya.
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan standar yang digunakan mengukur persentase penggunaan produk lokal dalam suatu barang atau jasa. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
TKDN memegang peran krusial dalam rantai pasok (supply chain) nasional. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan ini sangat memengaruhi proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam proyek-proyek strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Pada sektor pembangkit listrik dan migas, misalnya, pemerintah mewajibkan para kontraktor menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN tertentu. Kewajiban ini bertujuan mendorong peningkatan kapasitas industri dalam negeri di sektor energi dan sumber daya alam.
Sementara itu, di sektor telekomunikasi, perangkat dan jaringan yang akan dipasarkan di Indonesia harus memenuhi standar TKDN. Hal ini berlaku baik untuk perangkat keras (hardware) seperti BTS dan ponsel, maupun untuk sistem jaringan dan infrastruktur penunjang lainnya.
Sektor konstruksi dan infrastruktur juga termasuk yang diwajibkan mematuhi ketentuan TKDN. Pada sektor ini, prioritas diberikan pada penggunaan bahan bangunan, peralatan, dan jasa konstruksi lokal, terutama dalam proyek-proyek pemerintah.
Saat ini, batas minimal nilai TKDN yang ditetapkan adalah 25 persen, dengan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 persen. Nilai ini menjadi ambang batas dalam penilaian kelayakan produk atau penyedia untuk dapat digunakan dalam proyek-proyek pemerintah atau memperoleh insentif tertentu.
Sebelumnya, ketentuan TKDN menjadi hambatan bagi Apple karena iPhone 16 belum memenuhi persyaratan dari Kementerian Perindustrian serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh sertifikat TKDN.
Akibatnya, peluncuran produk tersebut di Indonesia mengalami keterlambatan. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, pada awal Maret 2025, sebanyak 20 sertifikat TKDN akhirnya berhasil diterbitkan untuk Apple.