OJK Ingin Ada Undang-Undang Pidana Khusus untuk Fintech Ilegal
IDN Times/Dhana Kencana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDNTimes - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginginkan terbentuknya Undang-Undang (UU) yang dapat menjerat para pelaku fintech peer to peer lending ilegal atau layanan pinjam online ilegal.
"Karena kalau dilihat, fintech ilegal tidak memiliki undang-undang yang mengatakan tindak pidana" ujar Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L Tobing
1. OJK bekerjasama dengan Bareskrim Polri
IDN Times/Axel Jo HarianjaPada 2 Agustus 2019, OJK dan Bareskrim Polri telah tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi (SWI). Mereka sepakat untuk menindak tegas fintech ilegal demi melindungi kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Polisi Buru Fintech yang Lecehkan Nasabah di Media Sosial
2. Saat ini, fintech ilegal hanya bisa dijerat dengan UU ITE
IDN Times/Axel Jo HarianjaKasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul mengatakan bahwa untuk saat ini belum banyak undang-undang khusus yang dapat menjerat para pelaku fintech ilegal. Sehingga, untuk itu bisa dijerat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE.
"Hal itulah yang bisa kita jerat dalam pasal-pasal yang sudah terangkum dalam Undang-Undang ITE, lebih daripada itu, belum ada kami temukan pasal-pasal lain yang bisa menjerat para fintech ilegal ini" Ujar Rickynaldo, Jumat (2/8) di Jakarta.
Editor’s picks
3. Fintech ilegal banyak dari luar negeri
IDN Times/Axel Jo HarianjaMenurut Rickynaldo Chairul, mengantisipasi serta mengawasi fintech ilegal sulit untuk dilakukan secara maksimal. Hal tersebut lantaran server-server banyak berasal dari luar negeri. Sedangkan, server yang berasal dari Indonesia hanyalah 20 persen.
4. Perlu ada pasal yang bisa memberi hukuman atas pelanggaran tindak pidana
IDN Times/Dhana KencanaTongam menjelaskan bahwa kehadiran fintech memang bagian dari inovasi keuangan baru yang sedang berkembang pesat. Walaupun begitu, fintech ilegal dapat meresahkan masyarakat luas dengan kejahatan jenis baru. Sehingga, Tongam berpendapat bahwa perlu adanya undang-undang khusus fintech ilegal yang masuk dalam tindak pidana.
5. Cek fintech yang terdaftar di OJK
IDN Times/Dhana KencanaSalah satu cara untuk menghindari fintech ilegal adalah cek daftarnya di OJK. Masyarakat dapat mengakses website OJK yaitu www.ojk.co.id atau call center untuk melihat serta mengetahui apakah fintech yang anda ingin gunakan memiliki izin atau tidak.
Baca Juga: Bahaya Fintech Ilegal Kian Nyata, Satgas Siap Tindak Tegas
Berita Terkini Lainnya
