Ada Rencana Penghapusan Kelas, Iuran BPJS Kesehatan Bisa Naik?

Dikatakan Ali Ghufron, rencana standarisasi kelas rawat inap yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan juga belum berdampak terhadap mekanisme iuran BPJS Kesehatan. Meskipun ada formula iuran baru, hal tersebut masih digodok baik oleh BPJS Kesehatan maupun Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

"Diharapkan, iuran tidak naik sampai tahun 2024, formula iuran masih seperti yang lama, untuk yang baru masih didiskusikan," ucapnya. 

Dikatakan Ali Ghufron, iuran BPJS Kesehatan sendiri masih berada di angka 5 persen. Terdiri dari pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja maupun pekerja itu sendiri. 

"Kan sekarang bagi peserta yang memiliki gaji atau upah sudah sesuai ya, yaitu 5 persen. 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen oleh pekerja, dihitung gaji maksimal 12 juta meskipun gajinya contohnya Rp100 juta," katanya. 

Lebih lanjut, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan, kata Ali Ghufron, justru diharapkan berada di aspek mutu standar kelas rawat inap bagi masyarakat miskin.

"Untuk masyarakat miskin atau tidak mampu yang masuk PBI (penerima bantuan iuran) tetap seperti biasa tidak ada perubahan, diusahakan perubahan diarahkan pada mutu standar kelas rawat inap, dimulai kelas III," ucapnya.

Sebagai informasi, soal rencana penghapusan kelas 1, 2, dan 3 secara bertahap dan berganti ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang rencananya berlaku pada Juli 2022 mendatang memang dilatarbelakangi oleh peraturan perundang-undangan. Soal standarisasi kelas rawat inap belum didefinisikan dan kriterianya belum terlalu jelas. 

"Dulu yang melatarbelakangi (standarisasi kelas rawat inap) sudah ada di peraturan perundang-undangan. Tetapi, belum didefinisikan dan kriteria belum jelas, agak urgent waktu itu karena defisit BPJS Kesehatan, tetapi sekarang kan sudah tidak defisit lagi," kata Ali Ghufron.