Hindari Kolaps, Biden Setuju Naikkan Batas Utang AS
Kedua partai sepakat ingin menyelamatkan perekonomian AS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Tanggung Jawab Fiskal atau Fiscal Responsibility Act 2023 menjadi undang-undang (UU) pada Sabtu (3/6/2023). Langka ini untuk mencegah gagal bayar utang (default) pemerintah yang bersejarah.
"Kesepakatan bipartisan ini merupakan kemenangan besar bagi perekonomian kita dan rakyat Amerika," ujar Biden tak lama setelah Senat meloloskan RUU itu pada Kamis (1/6/2023) malam waktu setempat, dilansir Xinhua.
UU bipartisan itu menangguhkan batas utang publik hingga 1 Januari 2025, dan meningkatkan batas tersebut ke tingkat utang aktual pada 2 Januari 2025. AS dikhawatirkan akan gagal membayar utangnya menjelang kesepakatan yang berlangsung di DPR AS pada Kamis.
Biden mengatakan dengan meningkatkan batas pinjaman, pemerintah AS telah menghindari terjadinya kolaps pada perekonomian negaranya. Istilah gagal bayar tersebut berarti pemerintah AS tidak dapat meminjam uang lebih banyak lagi atau membayar semua tagihan yang ada.
Baca Juga: AS Terancam Gagal Bayar Utang, BI: Aliran Modal Asing Deras Masuk RI
Baca Juga: Potensi AS Gagal Bayar Utang Picu Investor Cari Aset Aman
1. Biden berikan pujian kepada para anggota parlemen dari Partai Republik
Dilansir BBC, Biden memberikan pujian kepada para anggota parlemen dari Partai Republik, yang dianggap jarang terjadi. Dia mengatakan mereka melakukan tindakan dengan itikad baik.
AS pada Januari mencapai batas plafon utang sebesar 31,4 triliun dolar AS atau setara dengan Rp467.919 triliun. Nilai itu setara 120 persen lebih dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan mereka.
Biden mengatakan potensi gagal bayar sebelum batas waktu pada Senin, 5 Juni 2023, merupakan sebuah "bencana". Keputusan Biden yang tak seperti biasanya, melakukan pidato di Ruang Oval, menegaskan situasi yang dihadapi AS sangat serius jika batas utang tidak dinaikkan pada menit-menit akhir. Secara umum, pidato yang disampaikan dari Ruang Oval biasanya diperuntukkan untuk krisis besar, seperti perang atau bencana alam.
Setelah berminggu-minggu lamanya, Gedung Putih dan pihak Partai Republik berdebat mengenai detail kesepakatan itu. Ada keraguan tentang apakah paket kebijakan tersebut akan benar-benar selesai sebelum pemerintah AS mengalami kehabisan uang pada Senin.
Dengan demikian, kesepakatan tersebut menunda batas utang hingga (1/1/2025). Kebijakan ini juga membatasi pengeluaran nonpertahanan, sambil memperluas persyaratan kerja untuk bantuan makanan dan kesehatan, di antara ketentuan lainnya.
Baca Juga: Potensi AS Gagal Bayar Utang Hantui Ekonomi Global
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.