Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times – Menteri Ekonomi (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terbukti berhasil menahan dampak krisis baik dari sisi kesehatan, sosial, hingga ekonomi.
“Pemulihan ekonomi Indonesia cukup kuat yang kita jaga bersama dan pengendalian pandemik COVID-19 secara efektif, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai upaya luar biasa dari kita bersama pemerintah dan DPR serta segenap unsur masyarakat, akademisi dan para ahli serta dunia usaha," kata Sri Mulyani saat menggelar rapat dengan DPR RI.
"Sejak awal pandemik bulan Maret 2020, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam menangani guncangan hebat akibat pandemik dan dampaknya yang multidimensi, kompleks dan luar biasa," tambah dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Minta DPR Tambah Anggaran Subsidi Energi dan Kompensasinya
Baca Juga: Sri Mulyani: Harga BBM-Listrik Terpaksa Naik jika Subsidi Tak Disuntik
1. Kebijakan fiskal didesain merespons dinamika perekonomian
Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis saat berbincang dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Program Suara Millennial pada Kamis (13/1/2021). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko) Menurut Sri, kebijakan fiskal didesain untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung target pembangunan.
Peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pengendalian pandemik dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam anggaran Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang senantiasa dialokasikan dari tahun ke tahun, fleksibel menjawab kebutuhan yang dinamis.
Seiring dengan pandemik yang bertransisi menjadi endemi tahun ini, peran APBN dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan serta menciptakan lapangan kerja, dan menjadi penyerap risiko (shock absorber) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi.
“Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai. Selain pandemik COVID-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain perlu terus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh pemerintah, yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia-Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat," papar Menkeu.
2. APBN didorong berfungsi sebagai shock absorber
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama) Selain itu, kata Menkeu, terdapat potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai seperti biaya dana (cost of fund) yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi, yaitu kondisi di mana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan.
Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis, yakni krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.
Untuk merespons kondisi tersebut, APBN didorong berfungsi sebagai shock absorber dengan cara melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal tetap sehat dengan upaya konsolidasi di tahun 2023, yang merupakan tahun pertama defisit maksimal 3 persen PDB sejak merespons kondisi luar biasa pandemik.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional," ungkap Sri.
"Sehingga di tahun 2022, APBN menyerap tekanan kenaikan harga komoditas global dengan meningkatkan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi atas BUMN yang ditugaskan dalam menjaga pasokan dan stabililtas harga BBM dan listrik," tambah dia.
3. Kondisi fiskal berkualitas dibutuhkan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (youtube.com/sekretariatpresiden) Menurut Sri, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas, yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal.
Faktor pendukung lainnya adalah penerimaan negara yang terus meningkat, termasuk dampak positif dari kenaikan harga komoditas dunia.
Ke depan, selain berperan menjaga pemulihan ekonomi nasional, APBN juga diarahkan untuk mendorong produktivitas nasional melalui pemanfaatan key emerging trends dan reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi.
“Akselerasi agenda reformasi struktural pascapandemik COVID-19 mutlak diperlukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi dan regulasi. Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental atas rendahnya tingkat produktivitas nasional," ujar dia.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pertamina Rugi Rp191 Triliun, PLN Rugi Rp71 Triliun
