TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

INDEF: Pelonggaran PSBB Tidak Berpengaruh Signifikan pada Ekonomi

Pelonggaran hanya akan memperlambatan penanganan COVID-19

Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad (IDN Times/Hana Adi Perdana

Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun hingga saat ini rencana tersebut masih dikaji.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai rencana tersebut sebaiknya ditunda sementara waktu. Menurut dia, pemerintah harus memperketat implementasi dari kebijakan PSBB.

"Kasih tambahan waktu dengan instrument yang lebih tegas. Termasuk orang dilarang mudik dan sebagainya. Nggak hanya sekadar imbauan," ujarnya kepada IDN Times, Sabtu (23/5).

Baca Juga: Soal PSBB, Anies: Negara Ini Tidak Bisa Diatur Hanya Pakai Statement

1. Dampak pelonggaran PSBB ke ekonomi tidak akan signifikan

(Ilustrasi pertumbuhan ekonomi) IDN Times/Arief Rahmat

Tauhid menilai pemerintah sebaiknya fokus dalam penanganan COVID-19. Jika harus dilonggarkan, ia khawatir penanganannya akan sangat lambat.

"Selama corona nggak diberesin sampai tuntas itu akan berdampak. Kita akan selalu dalam ancaman. Nggak nyaman orang bekerja, nggak nyaman orang di kendaraan umum dan bawaannya orang akan selalu curiga," tutur dia.

Di sisi lain, pelonggaran PSBB tidak akan berdampak signifikan terhadap perbaikan ekonomi. Kebijakan tersebut justru hanya akan memperlambatan pemulihan ekonomi.

"Kalau pelonggaran PSBB diberlakukan mungkin akan ada perkembangan ekonomi tidak banyak. tetapi dalam jangka pendek proses pemulihan sulit dicapai. Jadi butuh waktu lebih lama," ungkap dia.

"Kita nggak yakin model begini terus, kan kurva lagi naik tuh per harinya, nggak mungkin kebijakan itu diberlakukan," tambahnya.

2. Pemerintah kurang tegas dalam menerapkan aturan PSBB

Keramaian di Pasar Kuto Palembang saat PSBB (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Disisi lain, pemerintah dianggap kurang tegas dalam menjalankan kebijakan PSBB. Kondisi itu kian diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kebijakan PSBB.

"Aturan sudah bagus. Cuman pemerintahnya kurang tegas, masyarakat tingkat kesadarannya tidak sesuai lah. Coba aja hari pertama PSBB masih ramai," tegas dia.

Baca Juga: Pastikan Belum Ada Pelonggaran PSBB, Jokowi: Baru Sebatas Rencana

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya