TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Indepedensi Lembaganya Terancam, Gubernur Bank Indonesia Buka Suara

Revisi RUU Bank Indonesia merupakan inisiatif DPR

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. IDN Times/Hana Adi Perdana

Jakarta, IDN Times - Indepedensi Bank Indonesia (BI) sedang terancam akibat dengan adanya revis Undang-Undang (RUU) Bank Indonesia oleh yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menanggapi hal tersebut Gubernur BI, Perry Warjiyo buka suara.

Apalagi publik, termasuk investor, juga menyoroti pembahasan tersebut. Perry pun menegaskan bahwa pemerintah menjamin indepedensi BI.

"Dalam hal ini kita sampaiakan, pada 2 September 2020, bapak presiden (Jokowi) menegaskan dan menjamin indepedensi BI. Dalam kesempatan itu beliau memberikan penjelasan bagi koresponden asing. Saya kira itu sudah jelas. Demikian juga Bu Menkeu (Sri Mulyani) tanggal 4 September 2020 juga menegaskan yang sama," kata Perry dalam video conference, Kamis (17/9/2020).

Baca Juga: Revisi UU Bank Indonesia: OJK Gagal Melakukan Fungsi Pengawasan Bank?

1. Revisi UU BI merupakan inisiatif DPR

Suasana Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/09/2020) (Youtube.com/DPR RI)

Perry menyampaikan bahwa revisi UU (RUU) No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia tersebut merupakan inisiatif dari DPR. Menurut dia, sampai saat ini, pemerintah belum melakukan pembahasan terkait RUU tersebut.

"Dari keterangan yang saya baca, beliau (Menteri Keuangan Sri Mulyani) menyatakan, mengenai revisi tentang BI yang merupakan inisiatif DPR, pemerintah belum membahas hal ini," ucap dia.

2. Rencana pembentukan dewan moneter yang juga mengancam indepedensi BI

www.bi.go.id

Diberitakan sebelumnya, melalui Perppu reformasi sitem keuangan dan RUU BI, bank sentral akan menjadi bagian dari pemerintah sebagaimana peranannya kementerian/lembaga (k/l) yang ada saat ini. Di sisi lain dalam draf RUU BI pasal 9A dan 9B, disebutkan bahwa akan ada Dewan Moneter yang dipimpin Menteri Keuangan yang bertugas mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian.

Ini menunjukkan BI tidak lagi secara independen menilai apakah kondisi ekonomi dapat dinyatakan terjadi instabilitas keuangan.

"Saya pribadi berharap rencana pembentukan dewan moneter tidak lagi muncul kedepannya. Pembentukan dewan moneter diyakini akan menggerus independensi Bank Sentral dan apabila itu terjadi akan berdampak negatif terhadap sektor keuangan terutama lagi ditengah kondisi krisis saat ini yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Rencana pembentukan dewan moneter sebaiknya tidak lagi muncul dalam pembahasan di DPR," kata Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah dalam catatannya yang diterima IDN Times.

Baca Juga: RUU Bank Indonesia, Upaya Mengamputasi Indepedensi Lewat Reformasi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya