KPK Rekomendasi Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Ini Kata Ekonom
Manfaat Kartu Prakerja bagi peserta dipertanyakan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kartu Prakerja kembali menjadi polemik. Kali ini program andalan Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu direkomendasikan agar dihentikan sementara waktu.
Ekonom Bhima Yudhistira menilai, saran dari KPK tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. "Sudah tepat (rekomendasi KPK)," ujarnya kepada IDN Times, Sabtu (20/6).
Menurut Bhima, program Kartu Prakerja sejak awal diluncurkan memang sudah sarat dengan konflik kepentingan. Kehadiran CEO Ruangguru, Adamas Belva Devara misalnya, saat itu ia masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden. Di sisi lain, Skill Academy yang berada di bawah naungan Ruangguru merupakan platform resmi Kartu Prakerja.
"Selain itu, kartu Prakerja idealnya ada di bawah Kementerian Tenaga Kerja, tapi yang terjadi justru di bawah Kemenko Perekonomian. Ini cukup aneh mengingat kementerian teknis yang harusnya membawahi program, bukan level menteri koordinasi," ungkap Bhima.
Baca Juga: KPK Beberkan Sengkarut Persoalan Kartu Prakerja, Soroti 5 Platform
1. Dipertanyakan jaminan Kartu Prakerja bagi peserta untuk mendapatkan lapangan pekerjaan
Belum lagi sejumlah konten dalam Kartu Prakerja yang dianggap terkesan dipaksakan. Banyak materi yang justru mudah ditemukan secara online dan gratis. Ia juga mempertanyakan manfaat Kartu Prakerja terhadap lapangan pekerjaan pesertanya.
"Apa ada jaminan Kartu Prakerja bisa meningkatkan skill? Tidak juga, karena peserta bisa skip video demi dapatkan sertifikat. Apakah ada jaminan peserta Prakerja akan mendapatkan pekerjaan? Tidak ada jaminan itu. Sehingga timbul pertanyaan dengan dana Rp20 triliun, apa goal dari kartu Prakerja ini?" ucapnya.
Baca Juga: Buruh: Kartu Pra Kerja Tak Jadi Solusi Bagi Kami yang Kena PHK