Mudik Dilarang, Kemenhub Siapkan Aturan Tegas di Sektor Darat
Surat Edaran sedang disiapkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, selaku penyelenggara transportasi di sektor darat, mendatangi Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (9/5).
Budi datang bersama Korlantas POLRI, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengawasi penyelenggaraan transportasi darat selama masa pandemik COVID-19.
Kedatangan Budi dan tim ini sebagai upaya untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Budi menegaskan bahwa mudik tetap dilarang.
"Hal utama yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa pada dasarnya secara tegas saya katakan: Mudik Tetap Dilarang! Kami sudah membuat Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat yang di dalamnya membahas tugas utama kami yakni menyediakan sarana atau kendaraannya, yang dipastikan hanya memperbolehkan beberapa kendaraan saja beroperasi," ujar Budi dalam keterangan resmi.
Sebab, lanjut Budi, pada masa pandemik virus corona ini dalam satu kendaraan hanya boleh mengangkut 50 persen dari kapasitas yang ada. "Selain itu, kami juga mengatur mengenai awak kendaraannya harus memenuhi protokol kesehatan dan sudah bebas COVID19,” dia melanjutkan.
Baca Juga: Bikin Galau Publik, Silang Pendapat Menhub dan Gugus Tugas soal Mudik
1. Kemenhub siapkan Surat Edaran untuk mengatur penyelenggaraan transportasi darat sesuai Permenhub
Budi menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan Surat Edaran (SE) yang mengatur secara jelas penyelenggaraan transportasi darat sesuai Peraturan Menteri No 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Peraturan Menteri No 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah, dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Sementara itu dari sisi sarana, pihaknya juga mengatur aspek lain seperti prasarana yang di dalamnya termasuk terminal, baik terminal kedatangan maupun keberangkatan harus mematuhi protokol kesehatan, dan bagi setiap kendaraan sebelum dan sesudah digunakan akan disemprot disinfektan.
“Ya jadi nantinya tidak semua masyarakat boleh menggunakan kendaraan ini untuk bepergian. Seperti yang sudah saya bahas, mudik tetap dilarang namun sesuai Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kami memberikan akses kepada masyarakat yang memiliki kepentingan," jelas Budi.
"Jenis kepentingannya seperti tugas negara maupun tugas dari kantor dengan persyaratan harus mematuhi administrasi yang ada seperti surat keterangan sehat, surat keterangan dari pimpinan apabila dari kantor, serta surat jalan yang resmi sesuai syarat dari Gugus Tugas,” dia menambahkan.
Untuk mengawasi pergerakan masyarakat apabila tidak sesuai dengan administrasi yang ditetapkan pemerintah, Budi mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan kepolisian.
Editor’s picks
Dia menambahkan, Surat Edaran yang akan dikeluarkan pihaknya akan menjadi panduan bagi pengguna transportasi darat guna mencegah penyebaran COVID-19.
“Untuk hari ini di Pulogebang, misalnya hanya ada 1 bus Sinar Jaya yang berangkat ke Surabaya dan mengangkut 1 penumpang. Saat pembelian tiket sudah kita cek apakah penumpang ini sudah memenuhi kriteria sesuai SE Gugus Tugas,” tutur dia.
Baca Juga: Angkutan Umum Mulai Beroperasi, Istana Tegaskan Mudik Tetap Dilarang