TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home Business Economy

Seleksi Anggota BPK, Benarkan Lebih Mulus Jika Digendong Partai?

Benarkah partai banyak titipkan kepentingan politis?

Gedung BPK RI. (IDN Times/Rochmanudin)
Verified
Hana Adi Perdana

Jakarta, IDN Times - Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai jabatan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 sudah menjadi jabatan politis. Menurut dia, menjadi calon anggota BPK menjadi lebih mudah jika 'digendong' oleh partai politik. 

"Jabatan BPK akhirnya menjadi jabatan politis dimana calon yang punya dukungan parpol lebih gampang lolos fit n proper test di DPR dibanding (calon) non parpol," ujarnya kepada IDN Times, Senin (8/7). 

Baca Juga: Ekonom Indef Ungkap Lima Kriteria Ideal Calon Anggota BPK

1. Sulit menang tanpa kekuatan politik

IDN Times/Debbie Sutrisno

Menurut dia, peran politik dalam proses seleksi cukup berkontribusi besar. Apalagi, proses seleksi ini melibatkan anggota DPR yang memang banyak berlatar belakang politik. 

"Kalau gak punya kekuatan politik gimana mau menang. Jadi semacam jabatan transaksional," tuturnya. 

2. BPK juga dijadikan jenjang karir politisi pasca-Senayan

IDN Times/Kevin Handoko

Kondisi itu dianggap Bhima sebagai hal yang mulai sering terjadi. Bagi mereka yang gagal dalam pemilihan legislatif, opsi untuk memperebutkan kursi BPK masuh terbuka lebar. 

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

"Semacam rule of tounge di kalangan politisi bahwa BPK adalah kursi politik yang bisa diperebutkan. Profesionalitas, track record dan integritas akhirnya jadi nomor dua," jelas dia.

Baca Juga: Seleksi Calon Anggota BPK, Hanya 32 Nama Lolos Uji Administrasi

3. Berpotensi terjadi jual beli opini WTP

Seskab.go.id

Dia khawatir jika nantinya jabatan calon anggota BPK yang berasal dari latar belakang politik bakal menimbulkan conflict of interest.  Meski begitu, dia berharap DPR bisa memilih calon terbaik terlepas dari apapun itu latar belakangnya.

"Implikasinya timbul moral hazard kalau politisi itu duduk di posisi paling penting BPK. Jangan sampai jual beli opini WTP pemda misalnya terjadi. Muaranya transaksional," ungkapnya. 

Baca Juga: Puluhan Orang Daftar Jadi Anggotanya, Ini Tugas dan Wewenang BPK RI

Topik:
BPK
seleksi
DPR RI
Partai
Topik Populer:
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

OJK Wajibkan Spin Off, BRI Insurance Pastikan Siap Lepas dari Induk

India Bangun Pabrik Baterai Mobil Listrik Rp74 Triliun di Inggris

Jurus Mayora Terapkan Keberlanjutan di Produksi Makanan-Farmasi

BTS Dikorupsi, Menkeu: Anggaran Digitalisasi Tidak Pernah Dipotong

Gelar Akad KPR Massal, Perumnas Bagi-Bagi Promo Booking Fee!

Temui Prabowo, Erick: Kita Bahas Industri Pertahanan

Duh, Nilai Transaksi Kripto RI Anjlok 68 Persen pada Semester I-2023!

Sah! RI Akhirnya Punya Bursa Kripto

Tarif Rute Terjauh LRT Jabodebek: Bekasi ke Dukuh Atas Rp23 Ribu

IHSG Melesat Hari Ini, PRAS hingga DRMA To The Moon

Pahala Menyiapkan Makanan untuk Suami, Bisa Mendapat Balasan Surga

Normalkah Ibu Hamil Alami Kram dan Nyeri setelah Berhubungan Intim?

Jangan Disepelekan, Kenali 9 Tanda Kucing Mau Mati

10 Hantu Paling Menakutkan dari Bugis, Ada yang Suka Makan Anak Kecil

Eunhyuk dan Kyuhyun ‘Super Junior’ Bocorkan Soal Keinginan Menikah

Gaya Pakaian Barbara Palvin & Dylan Sprouse saat Menikah di Budapest