TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

KADIN Sebut Sudah Ada 7,4 Juta Pendaftar Vaksin Gotong Royong

Berasal dari 11.542 perusahaan sampai 14 Maret 2021

Ketua Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani. (IDN Times / Auriga Agustina)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan hingga 14 Maret 2021, sudah ada 11.542 perusahaan yang mendaftar vaksin gotong royong. Mereka mendaftarkan dari 7.403.356 orang baik pekerja dan keluarga pekerja.

Data itu terdiri dari pendaftaran tahap I dan II vaksin gotong royong. Pada tahap pertama pendaftaran yakni 28 Januari sampai 28 Februari, terdapat 9.176 perusahaan dengan total 6.998.235 orang.

"Tahap kedua dibuka 10 Maret-24 Maret, data per 14 maret 2021 ada 2.372 perusahaan," kata Rosan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (15/1/2021).

Baca Juga: Vaksin Mandiri Resmi Dibuka, Simak Aturan Lengkapnya

1. UMKM juga ikut mendaftar

Ilustrasi UMKM. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

Rosan mengungkapkan bukan hanya perusahaan besar yang mendaftar untuk vaksin gotong royong ini, tapi juga perusahaan kecil hingga UMKM pun telah mengajukan untuk karyawan mereka.

"Beberapa UMKM, yang pekerja hanya 5-10 orang ikut mendaftar," imbuhnya.

Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Akan Gunakan Merek Sinopharm dan Moderna

2. Janji data vaksin gotong royong bakal transparan

IDN Times/Hana Adi Perdana

Rosan juga menjamin proses vaksin gotong royong ini mengutamakan transparansi agar tidak ada data ganda. Pendaftarannya akan dilakukan secara terbuka di vaksin.kadin.id.

"Tidak hanya untuk anggota KADIN, animo makin tinggi. Apabila nanti vaksinasi sudah tersedia implementasi berjalan baik, terbuka dan transparan," katanya.

Pada 13 Maret, KADIN juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bio Farma di Kementerian BUMN. Sedangkan pendataan akan dipantau dan diberikan ke Kementerian Kesehatan.

"Ini agar 1 data sehingga tidak ada overlapping," ucap Rosan.

Baca Juga: Menkes: Harga Vaksin Gotong Royong Belum Ditentukan Pemerintah

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya