Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku tak masalah dengan banyaknya kritikan, soal regulasi ekspor benih lobster. Dia juga menghormati segala pemberitaan media massa.
"Saya tidak anti-terhadap kritik dan menjunjung tinggi demokrasi. Bagi saya, pers adalah kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Kebebasan Pers," kata Edhy dalam akun Facebook resmi Edhy Prabowo, Kamis (16/7/2020).
Baca Juga: Polemik Izin Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo: Saya Siap Diaudit
1. Edhy mengaku terbiasa dikritik
KKP melepasliarkan 95.610 benih lobster (Dok. KKP) Selama tiga periode menjabat anggota DPR dan sembilan bulan menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy mengaku sudah terbiasa dengan kritikan.
Dia juga terbiasa berdiskusi dan bertukar pikiran dengan insan pers, baik pemimpin redaksi maupun tingkat reporter di lapangan. Menurut dia, pers adalah mitra kerjanya.
"Saya tidak mempersoalkan terkait pemberitaan saya di berbagai headline media massa. Andai kata ada persoalan dengan pemberitaan pun, tentu saya akan menyikapi dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Mulai dari hak jawab, hingga pelaporan kepada Dewan Pers," kata politikus Partai Gerindra itu.
2. Edhy menjelaskan perihal beredarnya dokumen daftar wartawan
Edhy juga mengonfirmasi terkait beredarnya daftar wartawan di sosial media yang dikaitkan dengan pemberitaan KKP. Dia memastikan hal itu tidak dilakukan pihak internal KKP.
Setelah dicek, kata Edhy, ternyata dokumen tersebut terjadi pada masa menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Dokumen itu juga telah diaudit penyelenggara negara.
"Sehingga bukan ranah saya untuk menyikapi dokumen tersebut. Saya mengajak kepada seluruh komponen media massa, agar tetap melakukan tugas-tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik. Tetap kritis, tapi juga harus objektif, berimbang dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kritik itu perlu, tapi memberi solusi dan mengedukasi publik, jauh lebih penting," kata dia.
3. Izin ekspor benih lobster menimbulkan polemik
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan pertemuan virtual dengan 28 pemimpin redaksi media cetak, online dan juga elektronik, Selasa (12/5) (Dok. Kementerian Kelautan dan Perikanan) Kebijakan Edhy membuka izin ekspor benih lobster menimbulkan polemik, karena ekspor benih dinilai merusak ekosistem lobster. Edhy dituding memuat kepentingan politis dalam membuat kebijakan tersebut.
Sebab, salah satu perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster diduga milik kader Partai Gerindra. Kendati, Edhy membantah ikut campur dalam pemberian izin ekspor benih lobster perusahaan tersebut.
"Ada orang-orang yang dituduh dekat sama saya, ada orang Gerindra dan sebagainya, bahkan saya sendiri tidak tahu mereka mendaftarnya kapan. Tapi ingat di berita, kan itu hanya dua-tiga orang dan padahal izinnya yang sudah kami keluarkan ada 26," ujar Edhy dikutip dari Antara, Rabu 6 Juli 2020.
Baca Juga: 5 Fakta Kisruh Izin Ekspor Benih Lobster, Seret Bisnis Kader Gerindra
