Tagihan Melonjak, Listrik Warga kok Malah Diputus?
PLN diminta memperbaiki komunikasi dengan masyarakat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno menyoroti sikap PLN yang memutus meteran listrik salah satu warga. Hal itu ia temukan saat berkunjung ke daerah pemilihan (dapil) pada masa reses. Salah satu konstituennya mengadu bahwa meteran listrik miliknya diputus PLN.
Eddy mengatakan, pemutusan terjadi karena warga itu mengajukan sistem angsuran pembayaran.
"Saya mendapatkan banyak keluhan dari konstituen. Saya dapil Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Karena mendapatkan tagihan yang melonjak, warga itu melakukan komunikasi dengan PLN setempat untuk minta dijadwalkan pencicilan. Permohonan diajukan bukannya malah diladeni tetapi meternya dicabut," kata Eddy dalam RDP dengan Dirut PLN, Rabu (17/6).
Baca Juga: Tagihan PLN Membengkak, Erick Thohir: Bukan Naik
Eddy memahami beban PLN akan bertambah berat apabila menerapkan angsuran pembayaran terhadap pelangan. Namun, menurut dia, kondisi PLN masih lebih menguntungkan. Sebagai perusahaan milik negara, PLN masih memiliki pemegang saham yang dapat membantu pemberian dana.
"Sungguh, di mana empati kita, Pak? Tadi Pak Dirut mengatakan cicilan bisa diberikan tetapi akan membebankan PLN, kita paham Pak. Tetapi PLN kalau terbebani masih ada pemegang saham, diminta ke pemegang saham dalam kondisi darurat masih bisa diberikan. Lalu, masyarakat kalau sudah susah mau minta ke mana, Pak?" tuturnya.
1. Eddy mempertanyakan empati pihak PLN
Baca Juga: PLN Dicecar DPR Soal Polemik Lonjakan Tagihan Listrik