TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Erick Thohir: Vaksinasi Berbayar Tidak Langgar Aturan

Vaksinasi gotong royong juga tidak menggunakan APBN

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers saat menyambut kedatangan vaksin COVID-19 di Teminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (31/5/2021). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memastikan vaksinasi gotong royong baik bagi badan usaha maupun individu tidak menggunakan vaksin program pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Erick sebagai penegasan, vaksinasi gotong royong tersebut tidak akan berjalan di luar koridor yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku, semua vaksin dalam program Vaksinasi Gotong Royong, baik untuk badan usaha/lembaga yang saat ini sudah berjalan maupun untuk individu tidak menggunakan vaksin yang sudah dialokasikan untuk program pemerintah," ucap Erick, dalam keterangan tertulis kepada IDN Times, Senin (12/7/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Kena 'Colek' Banggar DPR Soal Vaksinasi Berbayar

1. Vaksinasi gotong royong juga tidak menggunakan vaksin hibah

ilustrasi vaksinasi COVID-19 (IDN Times/Uni Lubis)

Selain tidak menggunakan jatah program pemerintah, Erick juga memastikan vaksinasi gotong royong tidak akan menggunakan vaksin sumbangan dari negara lain.

"Vaksinasi gotong royong juga tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan ataupun hibah dari kerjasama bilateral dan multilateral, seperti dari Uni Emirat Arab dan melalui GAVI/COVAX," katanya.

2. Pendanaan vaksinasi gotong royong tidak menggunakan APBN

Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (IDN Times/Herka Yanis).

Erick menambahkan, vaksin yang diperuntukkan bagi vaksinasi gotong royong, baik individu atau badan usaha 100 persen tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pengadaan vaksin yang digunakan di Vaksinasi Gotong Royong serta pelaksanaannya menggunakan keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi holding farmasi BUMN dan sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN. Sementara, biaya vaksinasi Gotong Royong Individu menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang akan dikaji oleh BPKP," ujar dia.

Baca Juga: Muncul Petisi Tolak Vaksinasi Mandiri, 7.600 Orang Sudah Tanda Tangan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya