Pengamat: Panja Bersifat Politis dan Tak Bisa Atasi Masalah Garuda
Panja Penyelamatan Garuda dibentuk oleh DPR dan KemenBUMN
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi VI DPR RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia pada Rabu, 16 Februari 2022.
Namun, Pengamat BUMN, Herry Gunawan menilai panja tersebut tidak akan berdampak apa-apa untuk penyelesaian permasalahan yang ada di tubuh Garuda Indonesia saat ini.
"Cenderung tidak akan berdampak apa-apa. Panja DPR itu kegenitan saja karena rekomendasi panja kan disampaikan ke pemerintah atau penegak hukum. Kalau ke pemerintah, paling-paling ujungnya minta PMN (Penyertaan Modal Negara). Ini kan malah jadi beban," tutur Herry, kepada IDN Times, Jumat (4/3/2022).
Baca Juga: Erick Thohir Sambut Positif Pembentukan Panja Penyelamatan Garuda
1. Panja Penyelamatan Garuda bersifat politis
Selain itu, Herry juga menilai Panja Penyelamatan Garuda Indonesia yang dibentuk DPR dan Kementerian BUMN bersifat politis.
Persoalan Garuda Indonesia menurut Herry tidak bisa diselesaikan secara politis dan dibentuknya panja tersebut hanya akan melebar ke persoalan politik.
"Panja itu sangat politis dan berpotensi melebar ke soal politik. Padahal masalah Garuda adalah murni soal korporasi. Bahkan soal hukumnya kan udah diselesaikan Menteri BUMN yang melaporkan dugaan korupsi ke kejaksaan," ujar dia.
Baca Juga: Jaksa Agung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Garuda Indonesia