Pimpinan Komisi VII Desak Kemenperin Audit Menyeluruh PT ITSS Morowali
Korban tewas akibat ledakan smelter kini capai 19 orang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mendesak Kementerian Perindustrian untuk melakukan audit menyeluruh di perusahaan smelter asal China, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah. Desakan itu muncul setelah kejadian meledaknya smelter kembali berulang.
Pada 24 Desember 2023 lalu, peristiwa serupa terjadi di PT ITSS. Korban tewas yang kini telah bertambah menjadi 19 orang.
"Kami mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, melakukan audit menyeluruh terhadap PT ITSS. Mulai dari audit keselamatan dan kesehatan kerja sampai audit operasional. Selama audit dilakukan, operasional PT ITSS harus dihentikan," ujar Eddy di dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/12/2023).
Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menekankan agar peristiwa serupa tidak kembali berulang. Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah juga melakukan audit penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap seluruh perusahaan smelter yang beroperasi di Tanah Air.
"Langkah ini sebagai bentuk pencegahan agar kejadian yang sama tidak terulang di tempat lain. Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan smelter mengikuti aturan dan standar K3 yang ditetapkan," tutur dia.
1. Eddy Soeparno minta keselamatan pekerja yang bekerja di perusahaan smelter jadi prioritas
Lebih lanjut, Eddy juga menggarisbawahi keselamatan pekerja yang bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter harus jadi yang utama. Ia tak mau pemerintah mengambil sikap sebagai pemadam kebakaran.
"Jangan sampai baru diperhatikan ketika terjadi kejadian yang menyebabkan korban jiwa seperti ini. Karena itu kami mendesak Kemenperin melakukan audit menyeluruh terhadap PT ITSS," kata dia.
Eddy pun menjanjikan isu peristiwa meledaknya tungku smelter ini bakal menjadi salah satu pembahasan dalam rapat dengar pendapat mendatang. "Kami di komisi VII DPR ingin mendengar langsung dan mendapatkan kepastian serta kejelasan tentang proses produksi. Selain itu, bagaimana penerapan K3 di masing-masing perusahaan smelter tersebut," ujar pria yang kembali nyaleg dari dapil Jawa Barat III, Kota Bogor dan Cianjur itu.
Baca Juga: Korban Kebakaran PT ITSS di Morowali Akan Terima Santunan Rp600 Juta