Pengemplang BLBI Gak Lunasi Utang? Bakal Diblokir dari Layanan Publik!
Pemerintah susun PP penanganan piutang negara
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Para debitur/obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tak melunasi utangnya ke negara akan diblokir dari fasilitas layanan publik. Kebijakan itu juga akan berlaku bagi seluruh debitur yang tak melunasi utang ke negara, di luar daftar debitur/obligor dana BLBI.
"Nantinya, debitur-debitur piutang negara yang belum atau tidak melunasi kewajibannya maka akan dilakukan pembatasan keperdataan, baik itu misalnya dengan memasukkan ke dalam misalnya SLIK OJK, dan sebagainya, serta penghentian layanan publik. Tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas publik untuk kepentingan dirinya yang bersangkutan," kata Kepala Subdirektorat Piutang Negara Direktorat PNKNL, Sumarsono dalam diskusi virtual, Jumat (12/11/2021).
Baca Juga: Pengemplang BLBI yang Alihkan Aset Hak Negara Terancam Penjara!
Baca Juga: Aset Tommy Soeharto Sudah Disita Negara, Bagaimana dengan Tutut?
1. Pemblokiran diatur dalam PP
Adapun kebijakan itu sedang disusun pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) terkait penangana piutang negara. Selain diblokir dari layanan publik, para debitur juga tak bisa menghalang-halangi tugas Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam proses penagihan hak negara.
"Kita juga sedang membuat regulasi, di mana nantinya ada larangan menghalangi tugas-tugas PUPN," ucap Sumarsono.
Baca Juga: Tommy Soeharto Bawa Kasus BLBI ke Jalur Hukum, Ini Respons Kemenkeu