TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Stafsus Erick Thohir: Wajar Proyek Kereta Cepat Dibantu APBN

Jokowi izinkan proyek Kereta Cepat didanai APBN

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. IDN Times/Hana Adi Perdana

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan hampir semua negara yang memiliki kereta cepat turun tangan dalam mendanai proyek pembangunannya. Dalam hal ini, Arya menanggapi pembahasan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sudah boleh didanai APBN.

"Mau tidak mau membuat supaya kereta api cepat tetap dapat terlaksanakan dengan baik, maka kami harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan. Jadi ini bukan soal apa-apa. Di mana-mana, hampir semua negara, pemerintah ikut campur juga dalam pendanaan kereta api cepat," kata Arya kepada awak media, Minggu (10/10/2021).

Baca Juga: Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

1. Jokowi izinkan proyek KCJB dibiayai APBN

Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. IDN Times/Istimewa

Sebelumnya, proyek KCJB itu tidak diperbolehkan menggunakan dana APBN. Namun, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengubah ketentuan itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dalam beleid proyek KCJB kini bisa dibiayai APBN.

"Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal," bunyi Pasal 4 ayat 2 dalam Perpres tersebut.

Adapun pembiayaan itu dilakukan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium, dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium.

Baca Juga: Sederet Proyek Transportasi yang Dikritik Faisal Basri

2. BUMN konsorsium terhambat menyetorkan dana

(Proyek kereta cepat Jakarta Bandung, investasi Tiongkok di Indonesia) Dok.Kemenhub

Tak hanya itu, saat ini empat BUMN yang terlibat dalam proyek KCJB memang mengalami hambatan dalam menyetorkan dana untuk membiayai pembangunan.

PT Kereta Cepat Indonesia China, yang mengerjakan proyek tersebut, merupakan gabungan dari konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang memegang 60 persen saham, dan konsorsium Tiongkok yakni Beijing Yawan HSR Co Ltd, sebagai pemegang 40 persen saham.

Adapun konsorsium Indonesia itu terdiri dari empat BUMN, yakni PT Wijaya Karya (WIKA) dengan 38 persen saham, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan masing-masing 25 persen, serta PT Jasa Marga dengan 12 persen.

"WIKA itu terganggu cash flow-nya karena COVID-19. Karena kita tahu, sejumlah pembangunan akhirnya terhambat juga. Kemudian KAI, kita tahu karena COVID-19, jumlah penumpangnya turun. Sehingga, membuat mereka tidak bisa menyetor dananya sesuai dengan apa yang kemarin dipersiapkan dalam perencanaan tanpa COVID-19," ucap Arya.

"Ataupun Jasa Marga. Kita kan tahu Jasa Marga juga kondisi COVID-19 itu semua program mereka banyak terhambat. Kapasitas tol kita beberapa bulan itu tidak sama dengan sebelumnya. Itu pun membuat mereka jadi agak terhambat untuk menyetor dana. Demikian juga PTPN," sambung dia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya