Jakarta, IDN Times - Target setoran dividen dari BUMN ke negara tahun ini meningkat jadi Rp90 triliun. Di tengah efisiensi anggaran kementerian, Komisi VI DPR RI meminta target setoran dividen BUMN tak terpengaruh.
“Kami berharap efisiensi anggaran tidak menurunkan semangat Kementerian BUMN dalam mencapai target dividen BUMN," kata anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Ismail Bachtiar, dalam rapat kerja, Kamis (13/2/2025).
Awalnya, anggaran Kementerian BUMN akan dipangkas hingga Rp115,52 miliar, alias 41 persen dari pagu awal Rp277,5 miliar.
Namun, Erick Thohir mengajukan agar pemangkasannya hanya Rp62,5 miliar, atau 22,5 persen menjadi Rp215 miliar.
Melihat kontribusi BUMN ke perekonomian negara, DPR menyetujui rekonstruksi anggaran Kementerian BUMN. Begitu juga dengan poin kepuasan publik.
"Saya ingin sampaikan apresiasi terhadap tingkat kepuasan publik sebesar 88,5 persen terhadap kinerja Pak Erick, tentu bukan hal yang gampang. Angka ini bapak dapatkan karena bapak memang berkinerja baik," ujar Ismail.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menyoroti penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) di tengah efisiensi. Namun, menurutnya Erick justru membangun tata kelola perusahaan BUMN yang baik melalui prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik.
"Pak Erick sudah berhasil menciptakan sejarah good corporate governance (GCG) dalam BUMN yang berakhlak. InsyaAllah, semoga holding dan subholding juga mampu menerapkan core values, Akhlak," kata Nasim.
Adapun target dividen tahun ini naik Rp5 triliun, menjadi Rp90 triliun. Hingga akhir Januari 2025, BUMN sudah menyetor dividen Rp20,5 triliun.
”Untuk yang target tahun ini Rp90 triliun tadi saya cek juga, alhamdulillah sudah terindikasi walaupun confirm angkanya itu Rp 20,5 triliun yang akan dialokasikan buat negara Januari ini,” ucap Erick Thohir