Anggota Banggar Soroti Rentang Defisit Paling Tinggi di Masa Transisi

04 Jun 2024, 20:19 WIB

Triyan Pangastuti

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Defisit anggaran KEM-PPKF 2025 mencapai 2,45-2,82% dari PDB
Potensi mempersempit ruang belanja pemerintahan baru
Direncanakan APBN 2025 ekspansif namun terarah dan terukur

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Badan Anggaran Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit menyoroti, lebarnya defisit anggaran dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Lebarnya kisaran defisit di masa transisi ini pun dinilainya yang paling besar dibandingkan masa transisi di periode sebelumnya dan lebih besar ketimbang defisit anggaran tahun ini sebesar 2,29 persen atau Rp522,8 triliun.

"Defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada. Jadi seharusnya lebih rendah defisitnya,” kata Dolfie dalam rapat kerja bersama dengan Banggar, Selasa (4/6/2024).

1. Defisit yang lebih besar bisa mempersempit ruang belanja pemerintah baru

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Ia menjelaskan defisit yang tinggi berpotensi mempersempit ruang belanja pemerintahan baru, bahkan ia mempertanyakan program yang dirancang oleh pemerintahan baru.

Meski biasanya dalam masa transisi kepresidenan, pemerintahan baru akan membuat APBN perubahan, untuk menambah program dan proyek-proyek yang akan dijalankan.

“Nanti di panja (panitia kerja) ruang fiskal yang disediakan untuk pemerintahan baru dengan proyek-proyek barunya itu seberapa luas. kalau melihat ini (defisit 2,45-2,82 persen) enggak luas, karena defisitnya sudah hampir maksimum. defisitnya nyaris 3 persen, batas minimum saja sudah Rp600 triliun defisitnya,” tutur Dolfie.

2. Dolfie minta target belanja negara tahun depan lebih efisien

Ilustrasi investasi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Untuk memenuhi ruang fiskal yang lebar tahun depan, Dolfie meminta agar target belanja negara tahun depan lebih efisien lagi.

Ia menyebut, target belanja negara yang didesain sebesar Rp3.500 triliun lebih dinilai terlalu besar. Bahkan target tersebut lebih tinggi dari tahun ini yang sebesar Rp3.325,1 triliun.

“Ini belanja siapa? Menteri-menteri tidak punya visi dan misi, yang punya visi misi presiden. Nah Rp3.500 triliun belanja di 2025 ini proyeksi apa? Cawe-cawe siapa? apakah ini proyek titipan? kan tidak. APBD bukan tempat penitipan proyek,” jelas Dolfie.

3. Pemerintah desain rasio utang di rentang 37,9-38,71 persen

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

APBN 2025 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur untuk memaksimalkan kemampuan fiskal untuk program pemerintah selanjutnya.

Menkeu pun akan terus memastikan kondisi fiskal tetap sehat dalam menyambut pemerintahan baru, oleh karena itu pemerinyah telah mendesain rasio utang pada batas yang aman di rentang 37,9-38,71 persen terhadap PDB.

“Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di benchmark secara global," ujarnya.