Anggota Komisi VI Minta Erick Thohir Copot Direksi KAI dan KCI
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir melakukan evaluasi terhadap direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Evaluasi tersebut berkaitan dengan rencana impor kereta bekas dari Jepang yang disampaikan KCI ke pemerinitah.
"Saya minta Pak Menteri (BUMN) evaluasi itu direktur KCI dan KAI yang bermental impor itu. Kita butuh direksi yang mendukung kebijakan presiden meningkatkan TKDN dan mengurangi impor bukan direksi tukang impor," papar Andre kepada IDN Times, Selasa (7/3/2023).
1. Copot direksi yang cuma ingin impor
Sebagai bentuk evaluasi, Andre ingin Erick mencopot direksi KAI dan KCI yang masih ingin impor.
Menurut Andre, permintaan impor kereta bekas tidak sejalan dengan apa yang digaungkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo soal peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Kalau perlu copot itu direksi KCI atau direksi KAI yang bermental tukang impor itu. Seharusnya direksi BUMN mendukung kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi, bukan malah menjadi dreksi tukang impor, berarti kebijakan direksi ini berlawanan dengan kebijakan pemerintah, Presiden Jokowi," tutur Andre.
2. DPR ingatkan KAI untuk tidak lagi impor kereta
Andre pun kemudian bercerita soal bagaimana dirinya mengingatkan pemerintah dan KAI untuk tidak lagi melakukan impor kereta.
Hal itu disampaikan Andre pada Januari 2021 ketika rapat dengan kedua pihak tersebut.
"Padahal 2 Januari 2021, saya sebagai Anggota Komisi VI DPR RI sudah mengingatkan pemerintah dan PT KAI untuk jangan impor kereta bekas lagi. Kalau mau beli, pesan dari INKA, dari jauh-jauh hari," kata Andre.
3. KCI mesti perbaiki sistem perencanaannya
Politisi Gerindra tersebut lalu menyoroti sistem perencanaan KCI. Menurut Andre, KCI memiliki sistem perencanaan buruk sehingga hanya menyisakan impor sebagai solusi atas pergantian kereta/trainset yang bakal dipensiunkan tahun ini.
KCI, kata Andre, sudah sepantasnya merencanakan dari jauh hari soal penggantian KRL yang mesti beroperasi tahun ini.
"Kalau Anda punya perencanaan ganti 2023 kenapa gak Anda persiapkan dari jauh-jauh hari gitu lho. Anda ke INKA 2021 atau 2020, ini kan pabrik kereta api ya bukan kacang goreng yang hari ini pesan besok datang gitu loh. Ini anehnya, tiba-tiba mereka maksa impor, impornya tahun 94 pula," beber dia.
4. Alasan KCI mau impor kereta bekas dari Jepang
Sebelumnya diberitakan, upaya impor kereta bekas dari Jepang oleh KCI pada dasarnya diambil untuk mengganti rangkaian kereta KRL Jabodetabek yang bakal pensiun pada 2023 dan 2024 mendatang.
Kabar tersebut disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dari PH&H Public Policy Interst Group, Agus Pambagio dalam catatannya yang diterima IDN Times, Selasa (28/2/2023).
"Untuk memenuhi tingkat kehandalan, kenyamanan dan keselamatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM), PT KCI harus terus merawat armada KRL. Tahun ini akan ada 10 rangkaian dan 16 rangkaian di tahun 2024 KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Untuk itu PT KCI harus segera memesan rangkaian KRL baru atau bekas pakai sebagai pengganti," tutur Agus.
Sejatinya, kata Agus, PT KCI telah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Pemesanan itu dilakukan KCI kepada PT Industri Kereta Api alias PT INKA. Namun, PT INKA baru sanggup menyediakan KRL pesanan PT KCI pada 2025 dengan harga yang tinggi.
"Meski demikian, PT KCI telah menandatangani MoU dengan PT INKA untuk pemesanan KRL tersebut sesuai kebutuhan. Berhubung produk PT INKA belum dapat terelisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengaadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," papar Agus.
