Pemerintah Diminta Fokus Kebijakan Ekonomi Propenguatan Rupiah

27 Jan 2025, 20:31 WIB

Triyan Pangastuti

ilustrasi uang dolar Amerika (IDN Times/Mela Hapsari)

Intinya sih...

Pemerintah diminta fokus pada kebijakan ekonomi pro rupiah, termasuk kerjasama bilateral dan investasi.
Target mendatangkan investasi Rp13 ribu triliun dalam 5 tahun harus diiringi kerjasama dengan negara lain yang memiliki visi ekonomi sama.
Pemerintah merevisi aturan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) mulai 1 Maret 2025, menuai pro dan kontra, perlu insentif yang tepat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani meminta pemerintah fokus pada kebijakan ekonomi yang pro pada penguatan nilai tukar rupiah. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempererat kebijakan bilateral untuk penggunaan mata uang lokal.

"Kerja sama bilateral harus lebih diperkuat dan mengoptimalkan transaksi dengan mata uang lokal. Kemudian kerja sama dengan negara-negara yang tergabung di BRICS menjadi peluang, selain akses perluasan pasar, juga untuk mendatangkan investasi," tegasnya Senin (27/1/2025).

1. Perlu cari strategi wujudkan target investasi Rp13 ribu triliun untuk 5 tahun ke depan

Ilustrasi cadangan devisa. (IDN Times/Arief Rahmat)

Ia menjelaskan pemerintah mempunyai target yang ambisius dengan mendatangkan investasi Rp13 ribu triliun dalam waktu 5 tahun ke depan.

Hal ini harus diiringi dengan kerjasama-kerjasama yang terbangun dengan negara-negara lain yang mempunyai visi ekonomi yang sama.

2. Perlu cari kebijakan tepat untuk dorong penguatan rupiah

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Selanjutnya, pemerintah merevisi aturan kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang berlaku mulai 1 Maret 2025, masa retensinya menjadi 1 tahun yang masih menuai pro dan kontra.

Agar kebijakan ini terimplementasi dengan baik dan kontraproduktif terhadap investasi, pemerintah harus mengimbangi dengan insentif yang tepat dan mengakomodir masukan dari seluruh stakeholder.

"Jika pemerintah bisa fokus bauran kebijakan-kebijakan yang pro dengan ekonomi dalam negeri, dan membuat kebijakan jalan tengah yang tepat sasaran, sangat mungkin rupiah akan mengalami penguatan, dalam jangka menengah sampai akhir tahun 2025," ucap Ajib.

3. Ada sejumlah dampak pelemahan rupiah

ilustrasi uang rupiah (pixabay.com/IqbalStock)

Menurut Ajib, laju rupiah pada awal tahun yang hampir menyentuh angka Rp16.400 per dolar AS kurang ideal dengan target dalam kerangka ekonomi makro 2025 sebesar Rp16 ribu per dolar AS. Ia menjelaskan, pelemahan rupiah ini akan memberikan imbas terhadap sektor private maupun terhadap keuangan negara.

"Di sektor private, hal ini akan berpengaruh terhadap barang-barang dan bahan baku impor. Potensi kenaikan harga ini akan memberikan dampak mengeskalasi inflasi dan pengurangan daya beli masyarakat," kata Ajib.

Sementara itu, dampak dari pelemahan rupiah bagi keuangan negara berkaitan dengan beban utang yang sebagian besar dalam bentuk mata uang asing, sehingga akan diperlukan penyesuaian atau koreksi atas hutang dan bunga yang jatuh tempo.