Jakarta, IDN Times - Calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid menegaskan, posisi KADIN tidak di bawah pemerintah. Ia membantah anggapan yang menyebut KADIN dekat ke pemerintah sehingga sering mendapat kritik.
"Sebagai partner, mitra. Mitra itu bukan berarti kita mengikuti. It's equal standing dan perlu trust," kata Arsjad dalam acara Ngobrol Seru IDN Times, Sabtu, 29 Mei 2021.
Arsjad menegaskan KADIN akan selalu memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah, dengan tujuan menyejahterakan industri.
"Asal tidak ada kepentingan tertentu dan kita bicara industri pemerintah akan open to any discussion," katanya.
Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk ini membayangkan nantinya KADIN akan memiliki struktur seperti pemerintah. Misalnya, memiliki Menteri Keuangan dan Dirjen Bea Cukai sendiri. Harapannya, struktur tersebut dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah kepada pengusaha.
"Kita akan mengikuti policy dari Kementerian Keuangan. Apakah itu perpajakan, bea cukai, kita juga ingin ada dirjen pajak, kita juga ada dirjen pajak, seperti minor kabinet," paparnya.
Selain posisi KADIN dengan pemerintah, Arsjad mengilustrasikan bahwa KADIN adalah sebuah perusahaan yang dimiliki semua pengusaha Indonesia, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti tukang bakso.
"KADIN jadi wadah seluruh pengusaha yang ada. Selain pengusaha besar, kita tidak boleh lupakan pengusaha UMKM, misal tukang bakso, mereka pengusaha bakso yang mikro. Kalau gerobaknya banyak itu pengusaha kecil, tinggal naik kelas," ujarnya.