Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump resmi menetapkan paket sanksi ekonomi baru terhadap Iran pada Kamis (8/10/2026). Aturan perdagangan dan moneter ini menyasar belasan kapal tanker, perantara logistik, serta sejumlah individu asing.
Langkah Washington ini membatasi ekspor energi cair yang menopang pendapatan utama Teheran di pasar global. Regulasi ketat ini menjadi instrumen terbaru AS dalam memperluas perang ekonomi terhadap Iran.
Departemen Keuangan AS menyita dan memblokir 17 kapal tanker yang mengangkut minyak mentah, produk olahan minyak bumi, serta petrokimia milik Iran. Armada ini beroperasi menggunakan izin dari berbagai negara agar rute pelayarannya sulit dilacak.
Kapal-kapal tua tersebut termasuk dalam "armada bayangan" yang kerap mematikan alat pelacak posisi otomatis demi menghindari pengawasan internasional. Langkah ini berhasil menahan sekitar 20 juta barel minyak mentah di luar area pelabuhan muat.
"Tindakan ini menjadi pukulan telak bagi sarana laut ilegal Iran karena melumpuhkan sebagian besar armada bayangan," kata pejabat Departemen Keuangan AS, dilansir Arab News.
Penegakan hukum ini turut membidik perusahaan cangkang dan individu yang mengelola transaksi komoditas. Sanksi dijatuhkan kepada dua perusahaan pengapalan di Mumbai beserta para eksekutifnya yang terlibat dalam rantai logistik petrokimia.
Secara terpisah, sanksi juga menjerat sepuluh badan usaha dan enam perorangan yang menyalurkan jutaan dolar ke Iran. AS memberi batas waktu hingga 23 Oktober 2026 bagi para pelaku bisnis internasional untuk menyelesaikan transaksi dan menghentikan kerja sama terlarang tersebut. Kebijakan ini bertujuan menutup celah pemalsuan dokumen pengiriman dan pencucian uang Teheran.
"AS memutus dana Teheran yang dipakai membiayai perang kawasan, dan kami terus membongkar pihak yang memfasilitasi penjualan minyak rezim," ujar Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.
Sanksi energi ini merupakan bagian dari strategi Operation Economic Outcast yang telah berjalan sejak Agustus 2026. Kampanye terpadu ini bertujuan membendung aliran modal bagi entitas militer Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Pembekuan aset tersebut difokuskan untuk memotong jalur pendanaan konflik regional, perakitan rudal balistik, serta serangan siber.
Operasi ini juga memperbesar risiko sanksi lanjutan bagi para mitra dagang Teheran di berbagai negara. Korporasi dunia yang nekat membantu transaksi terlarang kini terancam kehilangan akses sepenuhnya dari sistem perbankan internasional.