Sri Mulyani Siapkan 5 Kajian Reformasi Sistem Keuangan, Apa Saja?
Menkeu, Sri Mulyani (IDN Times/Auriga Agustina)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tengah mempersiapkan lima kajian reformasi sistem keuangan sebagai langkah penanganan permasalahan pada lembaga jasa mau pun pasar keuangan agar dapat ditangani dengan lebih efektif dan dapat diandalkan.
Menurutnya, kajian ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan sektor keuangan saat ini dan assesment forward looking dan merujuk pada hasil evaluasi simulasi pencegahan dan penanganan krisis yang dilakukan secara berkala oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Lalu apa saja 5 kajian sistem reformasi yang tengah disiapkan tersebut?
1. Akan melakukan penguatan di sisi batas data dan informasi terintegrasi antar-lembaga
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Yang pertama, katanya akan melakukan penguatan di sisi basis data dan informasi terintegrasi antar-lembaga, termasuk koordinasi antar-lembaga dalam pembaharuan, rekonsiliasi, serta verifikasi secara lebih intens.
"Strategi ini juga sebagai bentuk mekanisme check and balances antar-lembaga. Basis data dan informasi tersebut mendukung lembaga dalam melakukan analisis atau identifikasi potensi permasalahan di sektor jasa keuangan secara lebih akurat dan lebih dini," ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Ekonomi Kuartal III Bisa Minus 2 Persen
2. Pemeriksaan dan evaluasi akan dibarengi dengan koordinasi antar-pengawas
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)Kemudian, apabila ditemukan indikasi permasalahan, akan dilakukan pemeriksaan dan evaluasi bersama yang akan menjadi dasar bagi lembaga untuk menentukan langkah antisipatif penanganan permasalahan berikutnya.
Editor’s picks
Menurutnya, pemeriksaan dan evaluasi bersama tersebut dibarengi dengan penguatan koordinasi antar-pengawas sektor keuangan untuk mengawasi dan melakukan penegakan peraturan yang bersifat koordinatif baik antar-sektor mau pun antar-instrumen.
"Terkait penguatan koordinasi sedang dikaji penguatan sektor keuangan secara terintegrasi termasuk pengintegrasian pengaturan mikro-makro prudensial.
Indonesia pernah menerapkan sistem di mana otoritas pengawas bank dan otoritas moneter berada dalam satu atap, serta sistem yang terpisah seperti saat ini," ucapnya.
Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dikaji secara lebih hati-hati dalam rangka memperkuat sistem pengawasan perbankan.
3. Penguatan dilakukan di sisi instrumen yang dapat digunakan perbankan
Menteri Keuangan Sri Mulyani. IDN Times/ShemiPenguatan juga dilakukan di sisi instrumen yang dapat digunakan oleh perbankan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Dan saat ini tengah dikaji penyederhanaan persyaratan instrumen likuiditas bagi perbankan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bank yang membutuhkan dukungan likuiditas, misalnya pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) dan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah (PLJPS) oleh Bank Indonesia sebagai lender of the last resort.
4. Penguatan sistem keuangan akan dilakukan melalui peran LPS
.jpg)
Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)Keempat penguatan juga dilakukan di sisi peran LPS, dari sebelumnya sebatas fungsi loss minimizer menjadi risk minimizer. Dalam hal ini LPS dapat melakukan early intervention, termasuk dengan penempatan dana.
Kemudian yang kelima, penguatan dari sisi pengambilan keputusan juga menjadi bagian dari bahan kajian, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat keyakinan bagi anggota KSSK dalam mengambil keputusan. Dengan penguatan tersebut diharapkan perangkat kebijakan dan instrumen yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.
Baca Juga: Sri Mulyani Targetkan Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 Persen di 2021
Berita Terkini Lainnya
