Comscore Tracker

Tidak Mungkin Ada Superholding jika BUMN Masih Andalkan Suntikan Modal

Kementerian BUMN diusulkan diubah jadi superholding

Jakarta, IDN Times - Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyarankan Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti menjadi superholding. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari Indef Abra Talatov mengungkapkan tidak semudah itu untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi superholding.

Sebab, menurutnya, BUMN masih bergantung besar pada penyertaan modal negara (PMN) hingga saat ini.

"Kalau mau superholding, tapi minta bantuan dana dari uang pajak, dari masyarakat melalui PMN sama aja. Apa bedanya kalau gitu?" kata dia kepada IDN Times, Rabu (23/9/2020).

1. BUMN dinilai belum mampu mengoptimalkan profit

Tidak Mungkin Ada Superholding jika BUMN Masih Andalkan Suntikan ModalIDN Times/Debbie Sutrisno

Abra mengatakan sejatinya wacana untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi sebuah badan otonom, bukan lagi berbentuk kementerian, merupakan wacana lama. Bahkan wacana itu sudah ada sejak zaman reformasi.

"Tapi perlu ada beberapa tahapan. (Zaman) Krisis kan dulu banyak BUMN yang terpapar. Sehingga perlu restrukturisasi, baru profitisasi, yang ketiga privatisasi," ujarnya.

Menurut dia, saat ini BUMN belum mampu mengoptimalkan profitisasi. Hal tersebut, menurutnya, tercermin dari data BUMN sepanjang 2008 hingga 2018. Pada 2008, rasio laba terhadap aset BUMN 3,96 persen. Tetapi pada 2018, cuma 1,91 persen.

"Artinya peningkatan aset BUMN gak cukup mampu mengerek naiknya pendapatan maupun laba BUMN. Kita belum sampai level membuat BUMN profit," ujarnya.

Baca Juga: Diusulkan Bubar oleh Ahok, Ini Respons Kementerian BUMN  

2. Kementerian BUMN diminta perbaiki kinerja

Tidak Mungkin Ada Superholding jika BUMN Masih Andalkan Suntikan ModalErick Thohir di acara kampanye protokol kesehatan jelang pilkada 2020 di Polda Metro Jaya (Dok. Humas Polda Metro Jaya)

Selanjutnya, dia mengatakan hanya 10 BUMN dari 85 persen yang memberikan kontribusi dividen kepada negara. "Artinya yang lain ke mana kontribusinya? Kita masih dalam tantangan bagaimana memperbaiki kinerja BUMN," ujarnya.

Menurutnya, Kementerian BUMN sebaiknya fokus untuk memperbaiki kinerja BUMN terlebih dahulu. Sebab, menurutnya, selama 2015 -2020, BUMN masih mengandalkan dana dari PMN karena setoran dividen masih kecil. Pada periode tersebut, dana PMN untuk BUMN mencapai Rp117,8 triliun. Angka itu setara sepertiga dana desa.

"Dalam periode yang sama, alokasi BUMN itu sepertiga dana desa. Padahal dana desa, untuk puluhan ribu dana desa. Jadi betapa besarnya fasilitas yang di dapat BUMN dari PMN. Disisi lain dividennya sedikit," ujarnya.

3. Pemerintah akan mengalokasikan Rp37,38 triliun untuk PMN BUMN tahun depan

Tidak Mungkin Ada Superholding jika BUMN Masih Andalkan Suntikan ModalIlustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Pemerintah akan mengalokasikan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara tahun 2021 sebesar Rp37,38 triliun. Dana PMN akan disalurkan kepada delapan perusahaan BUMN. Pertama PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp2,25 triliun, naik dari tahun ini Rp1,75 triliun.

Kedua, PT Hutama Karya sebesar Rp6,2 triliun, turun dari tahun ini Rp11 triliun. Anggaran akan dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (JTS) sebanyak tiga ruas tol.

PT PLN akan menerima sebesar Rp5 triliun, atau setara dengan tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk infrastruktur ketenagalistrikan meliputi transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.

Selanjutnya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau PT Indonesia Tourism Development Corporatrion (ITDC) senilai Rp470 miliar sedangkan untuk PT BPUI sebesar Rp20 triliun. Kemudian, PT Pelindo III sebesar Rp1,2 triliun dananya akan digunakan untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa untuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub.

Selanjutnya, PT PAL Indonesia Rp1,28 triliun, untuk mendukung kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. Kemudian untuk dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma Rp977 miliar, anggaran akan digunakan untuk pembangunan Kawasan Industri Wijayakusuma ini mendukung kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

Baca Juga: Di Tengah Isu Kebobrokan, Pertamina Disuntik Modal Rp2,1 Triliun

Topic:

  • Auriga Agustina
  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya