Bahlil Minta Kapolri Baru Proses Hukum Penimbunan Solar Subsidi

Bahlil menekankan, antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak selalu disebabkan ketiadaan stok BBM. Dia menyoroti perilaku sejumlah pihak yang membeli BBM subsidi dalam jumlah besar untuk kemudian menjualnya kembali.

Dia mencontohkan kendaraan yang mengantre untuk mengisi BBM subsidi dengan kapasitas tangki besar. Praktik tersebut, menurutnya, membuat penyaluran BBM subsidi tidak sesuai peruntukan.

"Ya mohon maaf ya, perilakunya enggak berubah, yang ngantre mobil Pajero atau ngantre mobil yang diisi tangkinya banyak, ngambil minyak subsidi baru dijual," ujar dia.

Bahlil menyerahkan penentuan pasal dan sanksi hukum bagi pelaku penimbunan BBM subsidi kepada aparat penegak hukum. Bahlil menilai praktik tersebut perlu ditindak karena solar subsidi dibiayai negara, tetapi justru dijual kembali dengan harga industri.

"Mereka nampung kan kemudian dijual lagi, itu maksudnya. Ya kalau begini pasalnya ya udah jelas itu, aparat penegak hukum yang mengerti pasalnya, ya. Saya bukan menteri hukum ini," tuturnya.

Bahlil menjelaskan, rapat bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Suyudi Ario Seto, dan sejumlah pejabat digelar dalam rangka koordinasi sebagai bagian Menko baru.

Rapat itu turut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, perwakilan Pertamina, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

Bahlil menyebut, pembahasan mencakup upaya mendorong penciptaan nilai tambah, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan devisa di tengah kondisi global yang tidak menentu.

"Saya meminta dukungan dari mereka semua, dari abang-abang saya, dari tim semua, agar ini bisa kita lakukan termasuk dengan urusan ketahanan energi dan transisi energi," kata Bahlil.