Bahlil Respons Polemik Pengawasan di Industri Pengolah Nikel IMIP

Sebagai Menteri ESDM sekaligus bagian dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Bahlil membeberkan arahan tegas yang dia terima dari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menginstruksikan agar semua pihak menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Menurut Prabowo, negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai Satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," ujarnya.

Menjawab pertanyaan mengenai keterlibatan Kementerian ESDM dalam penanganan kasus IMIP, Bahlil mengakui sempat mendampingi tim Satgas PKH yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat kunjungan ke Bangka Belitung. Namun, Bahlil tidak ikut serta dalam tim yang kemudian diturunkan langsung ke kawasan IMIP di Morowali karena harus menghadiri rapat penting dengan presiden.

"Saya ke Bangka Belitung dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP," tuturnya.

Terkait Bandara IMIP, Bahlil menjelaskan, kewenangan pengamanan objek di bandara diatur oleh kementerian teknis terkait. Kementerian ESDM sendiri hanya berwenang di bidang pertambangan, termasuk pemberian rekomendasi terkait hilirisasi.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM memfokuskan peranannya pada aspek pertambangan nikel di wilayah tersebut, bukan pada pengamanan fisik seperti bandara.

"Di Bandara itu kan ada Kementerian Teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya," ujar Bahlil.

Bandara IMIP disorot karena dibiarkan beroperasi sejak 2019 tanpa ada pengawasan negara. Menhan Sjafrie pun tegas menyebut keadaan itu anomali di sebuah bandara.

Di Bandara IMIP tak melibatkan otoritas resmi dari pemerintah. Tak ada otoritas penerbangan, bea cukai, maupun imigrasi yang melakukan pengawasan di area bandara tersebut.

Analis militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting menyoroti celah lalu lintas barang dan manusia dari Bandara IMIP ke luar Indonesia sangat besar terjadi selama lima tahun terakhir.

"Itu sebabnya Menhan menyampaikan pesan kuat bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap wilayah strategis yang 'luput' dari kontrol negara," ujar Selamat kepada IDN Times melalui pesan pendek, Rabu (26/11/2025).