Bangladesh Minta Tambah Pasokan BBM ke India untuk Perbaiki Hubungan

Pemerintah Bangladesh secara aktif mengajukan permohonan untuk menambah volume pembelian solar dan pupuk dari India. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko krisis energi nasional yang dipicu oleh gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketidakpastian ini membuat biaya logistik dan ketersediaan bahan bakar di pasar internasional semakin mahal.

Dalam diskusi dengan Menteri Perminyakan dan Gas Alam India, Hardeep Singh Puri, pihak Bangladesh menekankan pentingnya integrasi infrastruktur seperti Pipa Persahabatan India-Bangladesh (IBFP) sepanjang 131 kilometer. Pipa yang dibangun dengan bantuan hibah dari India ini berfungsi menyalurkan solar secara efisien dari Kilang Numaligarh langsung ke depot Parbatipur di utara Bangladesh.

Menanggapi permintaan tersebut, Puri memberikan jaminan New Delhi akan mendukung ketahanan energi negara tetangganya.

"Pemerintah India akan mempertimbangkan permintaan tersebut dengan sigap dan positif," kata Puri, dilansir Hindustan Times.

Jaminan ini diberikan untuk memastikan kebutuhan domestik Bangladesh, termasuk rencana pasokan tambahan sebanyak 40 ribu ton solar untuk bulan-bulan mendatang, dapat terwujud tanpa hambatan teknis maupun birokrasi.

Bangladesh juga mengapresiasi konsistensi India dalam menjaga aliran energi melalui berbagai jalur distribusi, baik lewat pipa, kereta api, maupun jalur air. Pasokan ini terbukti vital untuk menyokong sektor pertanian dan industri manufaktur Bangladesh. Khalilur menyampaikan, pemulihan ekonomi nasional sangat bergantung pada stabilitas harga energi, dan menambah impor dari India dianggap sebagai solusi paling hemat di tengah ketidakpastian global.

"Kami berterima kasih kepada Menteri Hardeep Puri atas pasokan diesel baru-baru ini ke Bangladesh oleh India, dan secara resmi meminta peningkatan volume pasokan diesel serta pupuk," ujar Khalilur, dilansir Livemint.

Dalam upaya memulihkan interaksi sosial dan ekonomi, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengonfirmasi rencana pemerintahnya untuk melonggarkan prosedur pemberian visa bagi warga negara Bangladesh. Pelonggaran ini ditujukan untuk kategori visa medis dan bisnis guna mengurai tumpukan permohonan yang sempat terhenti selama periode ketidakpastian politik di Dhaka.

Langkah ini dinilai krusial bagi ribuan warga Bangladesh yang setiap tahunnya mengandalkan layanan kesehatan di India, serta bagi para pengusaha yang membutuhkan kepastian mobilitas guna menjaga volume perdagangan bilateral. Pada tahun fiskal 2025, nilai perdagangan kedua negara tercatat mencapai 11,24 miliar dolar AS (Rp192,08 triliun).

"Sangat senang menjamu Menlu Khalilur Rahman dari Bangladesh dan delegasinya sore ini. Kami membahas penguatan hubungan bilateral dalam berbagai aspek serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan global," kata Jaishankar.

Pihak India menegaskan, normalisasi hubungan ini didasari oleh ikatan sejarah dan budaya yang kuat. Stabilitas keamanan dan kesejahteraan di Bangladesh dinilai akan berdampak langsung pada stabilitas wilayah perbatasan India. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal menambahkan, kunjungan ini menjadi landasan bagi kemitraan yang lebih berorientasi ke depan dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara.

"India dan Bangladesh berbagi ikatan yang hangat dan bersejarah yang berakar pada hubungan antarmanusia yang kuat. Kunjungan ini akan semakin memperkuat kemitraan India-Bangladesh," jelas Jaiswal.

Keamanan wilayah perbatasan sepanjang 4 ribu kilometer tetap menjadi perhatian utama dalam pembicaraan antara Khalilur dan Penasihat Keamanan Nasional India, Ajit Doval. Kedua belah pihak sepakat meningkatkan koordinasi intelijen guna menangani tantangan keamanan seperti penyusupan ilegal dan penyelundupan.

Selain masalah teknis perbatasan, delegasi Bangladesh secara resmi kembali menyampaikan permohonan ekstradisi terhadap mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal. Keduanya dilaporkan berada di India setelah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Kejahatan Internasional (ICT) Bangladesh atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Permintaan ini didasarkan pada perjanjian ekstradisi bilateral yang telah ditandatangani kedua negara sejak tahun 2013.

Meskipun isu ekstradisi ini memiliki tingkat sensitivitas politik yang tinggi, pemerintahan di Dhaka memastikan bahwa hal tersebut tidak akan menghambat kemajuan kerja sama di sektor lain. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin Bangladesh First yang mengutamakan kepentingan nasional secara menyeluruh tanpa mengorbankan stabilitas kawasan. Khalilur menegaskan bahwa hubungan dengan India akan dibangun di atas landasan pragmatisme yang menyeimbangkan tuntutan hukum dalam negeri dan kebutuhan kerja sama internasional.

"Kebijakan luar negeri Bangladesh akan dipandu oleh prinsip Bangladesh First, yang didasarkan pada rasa saling percaya, rasa hormat, dan keuntungan timbal balik," tegas Khalilur.