Bangladesh Murka India Izinkan Sheikh Hasina Pidato di New Delhi
- Sheikh Hasina kritik Muhammad Yunus dan legitimasi pemilu
- India enggan ekstradisi Hasina
- Partai Hasina dilarang ikut pemilu
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Bangladesh melayangkan protes terhadap India karena mengizinkan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina menyampaikan pidato publik di New Delhi pada Jumat (23/1/2026). Kementerian Luar Negeri Bangladesh, pada Minggu (25/1/2026), mengaku terkejut atas keputusan otoritas India yang memberikan panggung politik kepada Hasina yang berstatus buronan.
Dhaka menilai tindakan India telah mencederai hubungan kedua negara. Bangladesh khawatir pidato Hasina akan mengganggu jalannya pemilu pada Februari mendatang.
"Pemerintah dan rakyat Bangladesh terkejut dan syok. Mengizinkan acara itu terjadi di ibu kota India dan membiarkan pembunuh massal Hasina secara terbuka menyampaikan ujaran kebenciannya merupakan penghinaan terhadap rakyat dan Pemerintah Bangladesh," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Bangladesh, dilansir WION.
1. Hasina kritik Muhammad Yunus dan legitimasi pemilu
Dalam kemunculan publik pertamanya sejak melarikan diri pada Agustus 2024, Hasina berbicara melalui rekaman audio di hadapan Klub Koresponden Asing Asia Selatan di Delhi. Ia mengajak rakyat Bangladesh untuk bangkit melawan pemerintahan sementara saat ini yang ia sebut sebagai rezim ilegal dan tidak konstitusional.
Politikus berusia 78 tahun itu menyerang kredibilitas Pemimpin Sementara Bangladesh, Muhammad Yunus. Hasina menuduh peraih Nobel Perdamaian tersebut telah menjerumuskan negara ke dalam kekacauan, merusak demokrasi, serta gagal mencegah serangan kekerasan terhadap kelompok minoritas.
"Yunus, seorang fasis pembunuh, lintah darat, pencuci uang, penjarah, dan pengkhianat yang korup dan haus kekuasaan, telah menguras habis bangsa kita dengan paradigma-paradigma yang menghancurkan segalanya, menodai jiwa tanah air kita," ujar Hasina dalam rekaman tersebut, dikutip Hindustan Times.
Menjelang pemungutan suara, Hasina menegaskan bahwa pemilihan umum yang bebas dan adil mustahil terlaksana selama Yunus masih memegang kekuasaan. Ia mengklaim pemerintahan saat ini merupakan hasil konspirasi asing dan ekstremis yang bertujuan menghancurkan warisan kemerdekaan Bangladesh.
2. India enggan ekstradisi Hasina
Hasina telah divonis hukuman mati secara in absentia oleh pengadilan Bangladesh pada November lalu. Pengadilan menyatakan mantan pemimpin itu bersalah atas dakwaan hasutan dan perintah pembunuhan massal selama kerusuhan sipil berdarah tahun 2024.
Meskipun terikat perjanjian ekstradisi bilateral, India belum memberikan respons terhadap permintaan resmi Dhaka untuk memulangkan Hasina. New Delhi berdalih, keputusan Hasina untuk tinggal di India adalah urusan pribadi dan ia diizinkan menetap selama yang diinginkan.
Bangladesh menyayangkan sikap India yang dinilai mengabaikan kewajibannya demi melindungi seorang terpidana. Dhaka menilai keengganan New Delhi telah memungkinkan Hasina mengeluarkan hasutan yang dapat mengancam stabilitas Bangladesh.
3. Partai Hasina dilarang ikut pemilu
Rezim 15 tahun Hasina runtuh pada Agustus 2024 akibat pemberontakan sipil yang dipimpin oleh gerakan mahasiswa. Tindakan keras aparat keamanan di bawah komandonya saat itu menyebabkan lebih dari 1.400 orang tewas, yang kemudian menjadi dasar utama dakwaan kejahatan kemanusiaan terhadap dirinya di pengadilan.
Bangladesh kini dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 12 Februari 2026 untuk memilih pemimpin baru setelah transisi yang penuh gejolak. Komisi Pemilihan Umum setempat telah melarang partai pimpinan Hasina, Awami League, untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik tersebut karena alasan hukum dan keamanan.
Tanpa kehadiran Awami League, persaingan utama dalam pemilu diprediksi akan terjadi antara Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan koalisi partai yang dipimpin Jamaat-e-Islami.
