Bangun Fasilitas Produksi Garam, KKP Butuh Anggaran Rp2 Triliun

Trenggono menjelaskan pemerintah membutuhkan Rp2 triliun untuk membangun fasilitas produksi melalui BUMN. Saat ini, pemerintah membidik wilayah fasilitas produksi di Nusa Tenggara Timur karena kadar Natrium Klorida (NaCl) dari garam yang dihasilkan di wilayah tersebut cukup bagus dan memenuhi standar bahan baku garam industri.

“Kita sudah identifikasi di Nusa Tenggara Timur itu adalah wilayah yang bagus dan kalau garam industri itu kan kebutuhan dasarnya kira-kira di NaCL di atas minimum 97 (persen). Di sana, sudah kita lihat di sana itu lebih dari 97 persen NaCL-nya,” terang Trenggono.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, bahwa pemerintah akan mulai menghentikan impor garam konsumsi pada 2025. Komitmen ini sejalan dengan target swasembada pangan yang dipercepat menjadi 2027 dari semula 2028. 

Tahapannya, pada 2025, Indonesia akan mulai setop impor garam konsumsi. Lalu pada 2027, Indonesia lanjut setop impor garam untuk industri. Implementasi dua kebijakan tersebut akan dijalankan oleh KKP. Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

"Tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, nggak boleh lagi," kata Zulhas. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total impor garam Indonesia pada 2023 mencapai 2,8 juta ton dengan nilai Rp1,35 triliun (CIF). Mayoritas garam yang diimpor Indonesia berasal dari Australia.

Volume garam yang diimpor mencapai 2,15 juta ton atau hampir 77 persen dari total impor garam pada 2023.