Konsumsi rumah tangga dan investasi perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Gaji ke-13 dan bansos menjadi penopang ekonomi kuartal II melalui percepatan belanja pemerintah dan kebijakan moneter dari Bank Indonesia.
Bank Indonesia berkomitmen menjaga inflasi sesuai target 2,5 plus minus 1 persen serta nilai tukar rupiah yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan = pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik pada semester II 2025. Secara keseluruhan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada dalam kisaran 4,6–5,4 persen.
“Berbagai respons kebijakan perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan domestik maupun eksternal,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2025 di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Perry menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong di tengah ketidakpastian global akibat kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya ketegangan geopolitik belakangan ini.
Aktivitas ekonomi pada kuartal II 2025 menunjukkan kinerja ekspor nonmigas yang lebih baik, didorong oleh strategi front loading ekspor ke AS sebagai bentuk antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif negara tersebut.
"Sementara itu, sumber pertumbuhan dari permintaan domestik melalui konsumsi rumah tangga dan investasi perlu makin ditingkatkan," bebernya menegaskan.
Dari sisi pemerintah, kebijakan fiskal ditempuh melalui upaya percepatan belanja, antara lain melalui pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), subsidi transportasi, serta penebalan bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Realisasi penyaluran gaji ke-13 untuk ASN/TNI/Polri dan pensiunan telah mencapai Rp32,8 triliun dari total alokasi anggaran sebesar Rp49,4 triliun. Gaji ke-13 untuk ASN pusat telah tersalurkan sepenuhnya (100%) senilai Rp14,05 triliun kepada 1,99 juta pegawai. Namun, realisasi di daerah masih tertinggal, baru mencapai 48,4% atau Rp7,15 triliun kepada 1,72 juta pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan percepatan belanja telah dicanangkan, pelaksanaannya di tingkat daerah masih perlu dioptimalkan.
Sementara itu, dari sisi Bank Indonesia, kebijakan penurunan suku bunga dan pelonggaran likuiditas dilakukan melalui kebijakan moneter, yang dibarengi dengan peningkatan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan kredit ke sektor-sektor prioritas.
“Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, yang didukung oleh stimulus fiskal serta kebijakan sektor riil pemerintah, termasuk implementasi program Asta Cita,” kata Perry.
Di sisi lain, Bank Indonesia berkomitmen menjaga laju inflasi pada 2025 dan 2026 dalam kisaran target 2,5±1 persen, serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang sejalan dengan fundamental, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Komitmen ini disertai dengan upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang untuk menurunkan BI-Rate guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Di saat yang sama, stabilitas inflasi dan nilai tukar akan tetap dijaga sesuai dengan sasarannya,” ujarnya.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi guna mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Di sisi lain, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.