Bansos Beras Bisa Lanjut 2026, Kebutuhan Capai 180 Ribu Ton per Bulan

Arief menekankan pentingnya penganggaran bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak awal tahun. Selama ini, pengajuan anggaran kerap dilakukan setelah kondisi di lapangan terjadi, yang berdampak pada keterlambatan eksekusi.

"Terkait bantuan pangan dan SPHP, pengajuannya selama ini selalu berdasarkan kondisi di lapangan dan itu memakan waktu. Idealnya, program seperti ini sudah dianggarkan dari awal," paparnya.

Dia mencontohkan, penghitungan kebutuhan seperti stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) seharusnya sudah dilakukan dan dianggarkan lebih dulu, bukan menunggu situasi darurat.

Perlu diketahui, bansos beras merupakan program distribusi beras gratis atau bersubsidi yang ditujukan langsung kepada keluarga penerima manfaat guna memenuhi kebutuhan pangan.

sedangkan SPHP adalah intervensi pemerintah melalui penjualan atau penyaluran beras dari cadangan pemerintah oleh Bulog untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga pangan di pasar.

Arief menuturkan, usulan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, DPR, dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Pihaknya hanya menyampaikan usulan terbaik, dan akan mengikuti jika ada kebijakan lain yang diprioritaskan.

"Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan," ujarnya.

Terkait SPHP, Arief menegaskan, stok CBP yang dikelola Bulog harus digerakkan untuk menjaga stabilitas harga. Per 10 Juli 2025, stok beras di Bulog tercatat mencapai 4,2 juta ton.

“SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap,” tuturnya.