Penerima Bansos Beras Dipangkas 3,7 Juta Orang, Kenapa?
- 16,5 juta KPM telah terverifikasi untuk menerima bansos beras.
- Pemerintah siapkan anggaran Rp5 triliun untuk salurkan bantuan pangan beras.
- Bantuan beras juga untuk redam fluktuasi harga beras di pasar.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras periode Juni dan Juli kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Namun jumlah ini mengalami penurunan penerima dibandingkan 2024 yang mencapai 22 juta KPM.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan akurasi basis data penerima bantuan. Oleh karena itu, perbedaan jumlah tersebut bukan semata-mata karena pengurangan, melainkan diarahkan agar penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
"Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, karena kita mau semakin akurat. Jadi bukan masalah naik atau turun. Akan tetapi jangan sampai bantuan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted," jelasnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/6/2025).
1. Sebanyak 16,5 juta KPM telah terverifikasi untuk menerima bansos beras
Arief menjelaskan penyaluran bantuan pangan beras telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Dari total 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta KPM telah terverifikasi.
"Presiden Prabowo telah menyetujui sejumlah program stimulus ekonomi, termasuk bantuan pangan beras untuk 18,3 juta penerima. Hingga rapat terakhir di Istana, sebanyak 16,5 juta KPM telah terverifikasi," ujarnya.
2. Pemerintah siapkan anggaran Rp5 triliun untuk salurkan bantuan pangan beras
Tak hanya itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,6 triliun hingga Rp5 triliun untuk mendukung penyaluran bantuan pangan beras tahun 2025. Bantuan ini akan diberikan kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram per bulan.
Menurutnya, besaran anggaran masih bersifat estimatif karena menunggu proses verifikasi data penerima yang sedang berlangsung. Saat ini, dari total 18,3 juta KPM yang direncanakan menerima bantuan, sebanyak 16,5 juta KPM telah terverifikasi.
“Kita masih menunggu proses verifikasi. Namun, secara paralel, Badan Pangan Nasional telah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan. Estimasi anggarannya berkisar antara Rp4,6 triliun hingga Rp5 triliun, tergantung pada jumlah penerima akhir,” jelas Arief.
Bantuan ini merupakan bagian dari program stimulus ekonomi nasional yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
3. Bantuan beras juga untuk redam fluktuasi harga beras di pasar
Program bantuan pangan beras juga sejalan dengan tujuan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Langkah ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk meredam fluktuasi harga beras di pasar.
Arief menegaskan penyaluran bantuan akan difokuskan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan, terutama wilayah dengan lonjakan harga beras yang signifikan.
“Wilayah prioritas adalah daerah yang paling membutuhkan, yaitu yang mengalami kenaikan harga beras cukup tinggi, seperti Papua, Maluku, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Termasuk juga daerah sentra maupun non-sentra produksi yang harga berasnya mulai naik. Itu yang harus didahulukan,” ungkapnya.
