Bantah Risma, Kemenkeu Sebut Anggaran Bansos Kemensos Tidak Diblokir

10 Feb 2023, 11:53 WIB

Ilustrasi bantuan sosial. (IDN Times/ Agung Sedana)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang diblokir sebesar Rp412 miliar tidak termasuk dana bansos. Hal ini sekaligus menepis pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat Rapat Kerja bersama DPR pada Rabu (8/2/2023).

"Terkait anggaran Kemensos TA 2023 yang diblokir, kami pastikan tidak termasuk anggaran bansos. Kemenkeu telah melakukan pembahasan dengan unit eselon I terkait di Kemensos," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam akun media sosialnya yang dikutip, Jumat (10/2/2023).

1. Rincian dana Rp412 miliar yang diblokir

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Yustinus menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran merupakan bagian dari kebijakan automatic adjustment (AA). Dari anggaran sebesar Rp412 miliar yang diblokir, besar anggaran yang terkena pemblokiran terkait kebijakan AA sebesar Rp314 miliar.

Sementara itu, Rp97 miliar sisanya terkena pemblokiran reguler. Hal ini dikarenakan Kementerian Sosial belum memenuhi dokumen dan persyaratan yang diatur dalam PMK208/2019 dan Perdirjen Anggaran no PER-4/AG/2022.

Menurut Yustinus, anggaran yang terkena pemblokiran itu merupakan usulan dari Kemensos dengan mendasarkan pada prioritas anggaran yang paling rendah, sejalan dengan Surat Menkeu No S-1040/MK.02/2022.

2. Cakupan program bansos 2023

Ilustrasi pemberian bantuan (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Yustinus menjelaskan anggaran bansos yang disiapkan pemerintah di tahun ini yakni program keluarga harapan sebesar Rp28,71 triliun diperuntukkan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako sebesar Rp45,12 triliun untuk 18,8 juta. KPM TA 2023 tidak termasuk dalam anggaran yang diblokir ini.

Ia memastikan program bantuan sosial tetap diarahkan untuk membantu ekonomi keluarga kurang mampu. Ini merupakan bentuk keberpihakan APBN untuk melindungi masyarakat.

"Ini semua semata-mata untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan tepat guna, karena APBN adalah instrumen vital dalam menjaga perekonomian dan warga negara," kata dia.

3. Mensos keluhkan anggaran diblokir

Tri Rismaharini (Instagram.com/tri.rismaharini)

Sebelumnya, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengeluhkan anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp412 miliar yang hingga kini masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Terlebih, besaran anggaran Kemensos di tahun ini juga sudah mengalami penurunan hingga Rp300 miliar.

"Jadi, (anggaran 2023) turun sekitar Rp300 miliar, kemudian ini diblokir Rp412 miliar sendiri, sudah diblokir di awal karena automatic adjustment, susah Pak, bener" kata Risma.

Menurutnya, anggaran yang diblokir oleh Kementerian Keuangan juga mencakup anggaran untuk program bantuan sosial. Kendati begitu, Risma menjelaskan sudah melakukan rapat dan komunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar pemblokiran segera dibuka.

"Saya sudah sampaikan ke Menkeu, Bu kalau sudah disetujui DPR, mestinya kita bisa jalan. Ini termasuk bansos loh, kami diblokir Rp400 miliar ini," ujar Risma.

Dengan demikian, ia berharap pemblokiran terhadap anggaran Kemensos dapat segera dibuka, sehingga Kemensos mampu menjalankan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat.

"Mohon bisa dibantu Komisi VIII agar blokir itu diawal bisa dibuka gitu pak, karena berat. Ini kita sedang berjuang terus rapat dengan Bappenas dan Keuangan, supaya diawal blokirnya bisa dibuka," kata Risma.