Utang Luar Negeri Indonesia Naik 7,2 Persen, Tembus Rp8.351 Triliun

- Utang luar negeri Indonesia mencapai 458,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.351,98 triliun pada kuartal III 2026, tumbuh 7,2 persen secara tahunan.
- ULN pemerintah naik menjadi 220,2 miliar dolar AS, didorong aliran modal asing ke SBN dan penarikan pinjaman; dana terutama dialokasikan ke kesehatan, administrasi, pendidikan, konstruksi, serta transportasi.
- ULN swasta turun tipis menjadi 196,3 miliar dolar AS. Rasio ULN terhadap PDB tercatat 30,9 persen, dengan utang jangka panjang mendominasi 84,3 persen dari total.
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 458,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.351,98 triliun (kurs Rp18.200 per dolar AS) pada kuartal III 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi pada kuartal II 2026 yang sebesar 455,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.351,98 triliun.
"Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 7,2 persen (year on year/yoy). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya ULN pemerintah, di tengah penurunan ULN swasta," ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
1. Posisi ULN pemerintah capai Rp4.008 triliun

ilustrasi utang (unsplash.com/rc.xyz NFT gallery) BI mencatat, posisi ULN pemerintah pada kuartal III 2026 mencapai 220,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.008 triliun. Nilai ini naik dari 216,3 miliar dolar AS pada kuartal sebelumnya.
Peningkatan ini terutama didorong oleh masuknya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman. Perkembangan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.
"Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga," ucapnya.
Pemerintah juga terus menjaga kredibilitas pengelolaan utang dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk memastikan pembiayaan berjalan efisien dan optimal.
"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN," tegasnya.
2. Rincian komponen ULN pemerintah per sektor ekonomi

Ilustrasi Obligasi/Surat Berharga (IDN Times/Aditya Pratama) Berdasarkan sektor ekonomi, pemanfaatan ULN pemerintah antara lain dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah.
Selanjutnya, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,8 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,4 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
3. Struktur ULN Indonesia didominasi tenor jangka panjang

Ilustrasi obligasi (IDN Times/Aditya Pratama) Sementara itu, posisi ULN swasta justru mengalami penurunan. Pada kuartal III 2026, ULN swasta tercatat sebesar 196,3 miliar dolar AS atau sekitar RpRp3.572,66 triliun. ULN swasta tercatat turun tipis dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 196,7 miliar dolar AS.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya posisi utang pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) maupun bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama bersumber dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut memiliki pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.
"Di tengah kenaikan ULN, BI memastikan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9 persen pada kuartal III 2026," ungkap Denny.
Selain itu, struktur ULN Indonesia masih didominasi utang berjangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN.
"Seluruh ULN pemerintah juga merupakan utang jangka panjang, sementara pangsa utang jangka panjang pada ULN swasta mencapai 76,6 persen," ujarnya
BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau dan mengelola ULN agar tetap optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.






















