OJK-BI Perkuat Jalur Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

- OJK dan BI menandatangani juklak untuk memperkuat LAPS-SK sebagai jalur penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan di luar pengadilan, termasuk sengketa sistem pembayaran.
- Konsumen wajib lebih dulu mengadu melalui mekanisme internal penyelenggara; bila gagal, sengketa diteruskan ke LAPS-SK dengan partisipasi wajib industri dan penanganan mediator, arbiter, atau adjudikator independen.
- Koordinasi OJK-BI mencakup pelaporan, sanksi, dan perintah tertulis untuk menghindari pengaduan berulang serta mempercepat penanganan penipuan digital, pemblokiran transaksi, dan pemulihan dana korban.
Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK).
Penguatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) bersama OJK dan BI yang mengatur tata cara kerja sama dan koordinasi dalam penyelesaian sengketa. Cakupan mekanisme ini juga diperluas hingga mencakup sengketa yang melibatkan penyelenggara di bidang sistem pembayaran.
1. Tak harus ke pengadilan, OJK arahkan sengketa konsumen ke LAPS-SK

OJK (facebook.com/Otoritas Jasa Keuangan) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan penguatan mekanisme ini diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam menyelesaikan permasalahan dengan penyelenggara jasa keuangan tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan.
Dicky menjelaskan, konsumen terlebih dahulu harus menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara jasa keuangan melalui mekanisme penyelesaian pengaduan internal atau internal dispute resolution (IDR).
Apabila pengaduan tersebut tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui LAPS-SK. Dalam mekanisme yang diperkuat ini, penyelenggara jasa keuangan juga wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa tersebut.
"Kalau semua permasalahan perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh internal dispute resolution, akan masuk semuanya ke LAPS," ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
2. Mekanisme sebelumnya, konsumen bisa membawa langsung masalah sengketa ke pengadilan

Ilustrasi pengadilan. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Melalui mekanisme tersebut, konsumen yang tidak mencapai kesepakatan dengan pelaku usaha jasa keuangan dapat meminta pengaduannya diproses melalui LAPS. Dalam skema ke depan, industri jasa keuangan juga wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut.
Mekanisme ini menjadi pembeda dengan proses sebelumnya. Jika konsumen sebelumnya dapat langsung membawa sengketa ke pengadilan, ke depan penyelesaian melalui LAPS perlu ditempuh terlebih dahulu. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya mengurangi penumpukan perkara perdata sektor jasa keuangan di pengadilan.
"Proses penyelesaian sengketa nantinya akan ditangani oleh mediator, arbiter, dan adjudikator yang independen serta memiliki sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan. Sementara itu, LAPS berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa," ujar Dicky.
3. Perubahan mekanisme untuk cegah pengaduan berulang

Ilustrasi pengadilan. (IDN Times/Sukma Shakti) Dicky menyatakan, penguatan mekanisme ini juga ditujukan agar konsumen tidak perlu berulang kali menyampaikan pengaduan ke berbagai lembaga, seperti OJK, BI, maupun penyelenggara jasa keuangan.
"Konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain mengadu ini, mengadu itu. Bahkan redundant ngadu ke BI, ngadu ke OJK, ngadu ke Bapak Ibu sekalian," katanya.
Selain mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, Juklak Bersama OJK dan BI juga menjadi pedoman koordinasi kedua lembaga. Cakupannya meliputi aspek kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, hingga pemberian perintah tertulis sesuai kewenangan masing-masing.
Dicky menilai, penguatan penyelesaian sengketa ini semakin penting di tengah berkembangnya layanan keuangan digital yang melibatkan banyak pihak dalam satu transaksi.
Saat ini, sebuah transaksi dapat melibatkan bank, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, hingga perusahaan telekomunikasi. Kondisi tersebut berpotensi membuat konsumen kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi permasalahan.
Penguatan LAPS-SK ini menjadi salah satu agenda dalam GEBER PK 2027 yang mengusung tiga pilar, yakni Empowered Consumers, Stronger Protection, dan Collaborative Action.
4. Marak penipuan digital, BI-OJK perkuat perlindungan konsumen

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta. (IDN Times/Triyan). Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan sinergi antara BI dan OJK melalui petunjuk pelaksanaan (juklak) bersama menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Menurut Fili, penguatan koordinasi lintas lembaga semakin dibutuhkan di tengah meningkatnya risiko penipuan digital. Koordinasi tersebut perlu mencakup seluruh proses penanganan, mulai dari pelaporan kasus, pemblokiran transaksi atau rekening, hingga pemulihan dana korban.
Menurutnya, pesatnya perkembangan transaksi digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan konsumen yang efektif. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapat kemudahan bertransaksi, tetapi juga kepastian perlindungan ketika menghadapi penipuan atau kejahatan digital.
"Ini perlu diperkuat agar pelaporan, pemblokiran, dan upaya pemulihan dana korban dapat berjalan dengan cepat," kata Fili dalam Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).























