Banyak Kapal Tertahan, KSP Soroti Aturan Ekspor Mineral Tumpang Tindih

Dudung memimpin rapat koordinasi untuk membahas hambatan ekspor mineral di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Pertemuan itu dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan pelaku usaha.

Dia menjelaskan, rapat difokuskan pada tata kelola ekspor mineral kritis yang mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ). Rapat digelar setelah KSP menerima laporan dari sejumlah pelaku usaha mengenai ekspor mineral yang terhambat.

"Saya mendapat laporan dari beberapa pengusaha tentang terhambatnya ekspor mineral. Saya mengoordinasikan rapat lintas kementerian/lembaga untuk memperkuat tata kelola ekspor mineral kritis yang mengandung Logam Tanah Jarang," ujar dia.

Menurut Dudung, salah satu persoalan muncul pada ekspor mineral yang mengandung LTJ sebagai mineral ikutan, seperti yang terjadi di Pangkal Pinang. Dia menyebut belum adanya aturan mengenai batas maksimal kandungan LTJ menjadi penyebab munculnya kendala di lapangan.

Karena itu, KSP mengoordinasikan penyusunan pedoman mengenai batas maksimal kandungan LTJ sebagai mineral ikutan.

"Sudah kita komunikasikan dan alhamdulilah para dirjen, pelaku usaha, Bareskrim, dan Kejaksaan, sangat fleksibel, aturannya kita tata rapi, tapi kemudian ekspor tidak terhenti karena akan berdampak buruk pada masyarakat," tuturnya.

Mantan Pangdam Jaya itu mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya KSP menindaklanjuti berbagai persoalan yang diadukan masyarakat, termasuk pelaku usaha.

Dia menyebut kementerian dan lembaga yang hadir mendukung penataan aturan agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan ekspor. Menurutnya, kepastian itu tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Tetap aturan yang berlaku harus dipenuhi, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang nantinya yang akan merugikan negara," kata Dudung.